Tugas DPRD dalam konteks menjaga kemakmuran dan keadilan. Bukan dalam konteks begitu konflik dia turun,"Palu (ANTARA News) - Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla mengatakan peran DPRD dalam mengatasi konflik harus dimaksimalkan dengan meningkatkan fungsi-fungsi lembaga perwakilan rakyat tersebut.
"Kalau ada konflik DPRD tidak perlu turun ke sana. Boleh datang tapi bukan kewajiban utamanya. Itu tugas wali kota, bupati, gubernur, polisi, TNI," kata Jusuf Kalla saat berbicara di hadapan anggota Asosiasi DPRD Kota se-Indonesia (Adeksi) di Kota Palu, Rabu.
Pertemuan itu berlangsung dalam rangka rapat kerja nasional Adeksi ke 12 yang berlangsung hingga 15 Februari 2013. Rapat kerja tersebut mengangkat tema penguatan peran dan fungsi DPRD dalam penanganan konflik daerah.
Pada kegiatan Jusuf Kalla membawakan pandangannya tentang gambaran konflik di dunia dan cara penyelesaian konflik.
JK mengatakan tugas DPRD hanya tiga, yakni membuat undang-undang, menetapkan anggaran dan pengawasan. Tiga fungsi inilah kata dia dimaksimalkan, sehingga kemakmuran dan keadilan rakyat terjaga.
"Tugas DPRD dalam konteks menjaga kemakmuran dan keadilan. Bukan dalam konteks begitu konflik dia turun," tuturnya.
Jusuf Kalla mengatakan tiga fungsi DPRD itu harus dimaksimalkan sehingga tidak ada lagi konflik.
"DPRD bagaimana menjaga anggaran. Bagaimana jalan baik. Kalau jalan berlubang-lubang orang gampang bersenggolan. Konflik lagi," kata inisiator Deklarasi Perdamaian Poso dan Ambon itu.
JK mengatakan banyak konflik selalu muncul di kota-kota karena tidak ada lagi tempat anak-anak main bola, ruang terbuka.
"Semua penuh gedung, mal, jalan-jalan tidak teratur maka orang gampang marah. Wali kota membawa orang hidup tidak nyaman. Kalau tidak ada taman kota, anak-anak hanya berputar di jalan-jalan. Sedikit-sedikit bentrokan," ujarnya.
Menurut dia, DPRD juga harus menjaga situasi politik yang harmoni, karena ada juga konflik terjadi akibat ketidakstabilan harmoni politik.
Era pemilihan kepala daerah langsung kata Jusuf Kalla bisa menciptakan harmoni baru karena setiap pasangan calon kepala daerah mempertimbangkan keserasian. Seperti keserasian agama dan etnis.
"Tapi politik juga menjadi konflik. Kalau kalah pilkada protes, berkelahilah yang ada di bawah," katanya.
Kehadiran Jusuf Kalla di Palu disambut antusias tokoh-tokoh politik daerah setempat. Saat dia memasuki ruangan pembukaan rapat kerja, Sekretaris Menkopolhukam Letjen TNI Langgeng Sulistiyono berhenti sejenak memberikan sambutan kemudian menyapa Jusuf Kalla.
(A055/C004)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2013
