Wakil Ketua MPR: Protokol kesehatan kenormalan baru pascapandemi

"Wujudkan kenormalan baru pascapandemi dengan menumbuhkan kesadaran masyarakat, untuk menerapkan sejumlah protokol kesehatan yang disarankan dalam menjaga daya tahan tubuh,"

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan penerapan protokol kesehatan sebagai sebuah bentuk kenormalan baru pascapandemi COVID-19.

"Wujudkan kenormalan baru pascapandemi dengan menumbuhkan kesadaran masyarakat, untuk menerapkan sejumlah protokol kesehatan yang disarankan dalam menjaga daya tahan tubuh," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu.

Hal itu disampaikan Lestari menanggapi Surat Edaran (SE) Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Protokol Kesehatan pada Masa Transisi Endemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Surat tersebut ditandatangani Kepala BNPB yang juga Kasatgas COVID-19 Suharyanto pada 9 Juni 2023.

Dalam SE tersebut antara lain menyebutkan pada kondisi sehat masyarakat diperbolehkan mencopot masker. Namun pada kondisi tertentu, misalnya ketika seseorang sedang merasa kurang sehat, tetap diwajibkan menggunakan masker ketika berada di tempat umum.

Kata dia, dalam SE tersebut menyarankan masyarakat tetap melakukan vaksinasi COVID-19 sampai dengan booster kedua dan dianjurkan tetap membawa hand sanitizer atau menggunakan sabun dan air mengalir untuk mencuci tangan untuk terhindar dari virus.

"Tetap menerapkan protokol kesehatan dinilai penting mengingat virus corona yang menyebar, terus beradaptasi hingga membentuk varian-varian baru yang mudah menular dan berdampak pada menurunnya daya tahan tubuh," katany menegaskan.

Catatan Satgas COVID-19 per Jumat (9/6) kasus di Indonesia bertambah 191 kasus baru dengan 10.597 kasus aktif, kasus sembuh bertambah 376 dan pasien meninggal tercatat sebanyak 5 jiwa.

Selain itu muncul ancaman gejala long COVID-19 seperti rasa lelah berlebihan, gangguan napas, nyeri sendi, dan nyeri dada, yang diderita para penyintas COVID-19.

Lestari berpendapat dengan protokol kesehatan yang lebih bersifat himbauan itu, seharusnya para pemangku kebijakan lebih mengedepankan upaya untuk menanamkan pemahaman kepada masyarakat.

"Sosialisasi masif sangat penting dilakukan agar masyarakat paham bahwa kondisi pascapandemi harus dijalani dengan kenormalan baru termasuk menjalani sejumlah protokol kesehatan itu," harapnya.