Mengutip informasi yang telah dibuka untuk umum, Gedung Putih mengatakan drone tersebut, atau Kendaraan Udara Nirawak (UAV), diproduksi di Iran, dikirim melalui Laut Kaspia dan kemudian digunakan pasukan Rusia guna menyerang Ukraina.
"Rusia telah menggunakan UAV Iran dalam beberapa waktu belakangan untuk menyerang Kiev dan meneror penduduk Ukraina, dan kerja sama militer Rusia dan Iran tampak semakin erat," kata juru bicara Gedung Putih John Kirby dalam sebuah pernyataan.
"Kami juga mengkhawatirkan bahwa Rusia bekerja sama dengan Iran untuk memproduksi UAV Iran dari dalam Rusia," katanya, menambahkan.
Kirby mengatakan AS memiliki informasi bahwa Rusia menerima material dari Iran yang diperlukan untuk membangun pabrik pembuatan drone yang dapat beroperasi secara penuh awal tahun depan.
"Kami merilis gambar satelit lokasi yang direncanakan dari pabrik pembuatan UAV di Zona Ekonomi Khusus Alabuga Rusia," kata dia.
AS sebelumnya memberi sanksi kepada pejabat Iran dari produsen pertahanan atas pasokan drone ke Rusia. Iran telah mengakui mengirim drone ke Rusia tetapi mengatakan hal itu sebelum Rusia melakukan penyerangan pada Februari.
Moskow menyangkal pasukannya menggunakan drone Iran untuk menyerang Ukraina. Seorang pejabat Gedung Putih mengatakan Iran telah mengirimkan beberapa ratus drone ke Rusia sejak Agustus.
Dukungan antara Iran dan Rusia terjadi dua arah, kata Kirby, dengan Iran mencari peralatan militer dari Rusia bernilai jutaan dolar AS termasuk helikopter dan radar.
"Rusia telah menawarkan Iran kerja sama pertahanan yang belum pernah terjadi sebelumnya, termasuk rudal, elektronik, dan pertahanan udara," kata dia.
"Ini adalah kemitraan pertahanan skala penuh yang membahayakan Ukraina, negara tetangga Iran, dan masyarakat internasional. Kami terus melakukan segala daya upaya untuk membongkar dan mengacaukan aktivitas ini termasuk mengungkapnya kepada publik dan kami siap melakukan lebih jauh lagi," lanjutnya.
Kirby mengatakan pengiriman drone tersebut merupakan pelanggaran peraturan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) dan AS akan meminta pertanggungjawaban kedua negara.
Inggris, Prancis, Jerman, AS dan Ukraina mengatakan pasokan drone buatan Iran ke Rusia melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB tahun 2015 yang memperpanjang kesepakatan nuklir Iran.
Berdasarkan resolusi PBB tahun 2015, embargo senjata konvensional terhadap Iran diberlakukan hingga Oktober 2020.
Ukraina dan Barat saling berdebat bahwa resolusi tersebut termasuk larangan misil dan teknologi yang berkaitan dengan itu hingga Oktober 2023 dan mencakup ekspor dan pembelian sistem militer maju seperti drone.
Perwakilan Iran dan Rusia untuk PBB belum menanggapi permintaan komentar atas tuduhan AS tersebut.
"Kami akan terus memberikan sanksi kepada aktor-aktor yang terkait dengan pengiriman peralatan militer Iran kepada Rusia untuk digunakan di Ukraina," kata Kirby.
Dia mengatakan laporan baru AS yang dikeluarkan pada Jumat bertujuan "untuk membantu bisnis dan pemerintah lain lebih memahami risiko yang ditimbulkan oleh program UAV Iran dan praktik terlarang yang digunakan Iran dalam rangka mendapatkan komponen untuk itu."
Laporan tersebut menyoroti barang-barang utama yang dicari Iran untuk membuat drone, termasuk barang elektronik seperti prosesor dan pengendali.
Baca juga: Putin sebut serangan drone di Moskow merupakan aktivitas teroris
Baca juga: Ukraina nyatakan tembak jatuh lebih dari 30 rudal dan drone Rusia
Baca juga: Rusia serang fasilitas militer dan pelabuhan Ukraina
Sumber: Reuters
Penerjemah: Yoanita Hastryka Djohan
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2023
