Bawaslu Kulon Progo tingkatkan kualitas perempuan pengawas pemilu

Kulon Progo (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, meningkatkan kemampuan dan kualitas perempuan pengawas pemilu dalam rangka mewujudkan Pemilu 2024 yang bersih, jujur, adil dan bermartabat.

Ketua Bawaslu Kulon Progo Ria Harlinawati di Kulon Progo, Jumat, mengatakan kegiatan pembinaan aparatur pengawas pemilu bertema "Konsolidasi Perempuan Pengawas Pemilu: Perempuan Terlibat, Pemilu Bermartabat" bertujuan untuk mengapresiasi perempuan pengawas pemilu.

"Tidak mudah perempuan pengawas pemilu mengawal seluruh tahanan dalam pemilu. Panitia pengawas pemilu desa hanya ada satu orang untuk mengawasi seluruh tahapan pelaksanaan pemilu," kata Ria Harlinawati.

Ia mengatakan keterlibatan perempuan sebagai pengawas jangan sampai hanya untuk memenuhi kuota, tapi perempuan pengawas pemilu harus meningkatkan kualitas dan kemampuan, serta mengembangkan diri.

"Keberadaan perempuan pengawas pemilu tidak hanya memenuhi kuota, tapi dapat memberikan pengaruh dan dampak terhadap politik yang bersih, jujur, adil dan bermartabat," katanya.

Ketua Bawaslu DIY Sutrisnowati mengatakan perempuan menjadi penting dalam penyelenggaraan pemilu. Menurutnya, demokrasi, kita bicara dunia yang maskulin. Pemilu adalah maskulin. Tidak banyak perempuan yang terlibat dalam pemilu.

"Seharusnya, perempuan harus hadir karena perempuan adalah tiang demokrasi," katanya.

Sutrisnowati mengatakan dibutuhkan keterlibatan perempuan untuk bersama-sama menyukseskan dan melaksanakan pesta demokrasi yang berkualitas dan bermartabat dan setara.

"Pengawalan dan advokasi dalam rangka menegakkan kesetaraan dan keadilan, serta menegakkan regulasi menjamin keterlibatan 30 persen perempuan," katanya.

Aktivis Perempuan pendiri Caksana Institute Wasngatu Zakiyah mengatakan bermitra dengan calon anggota legislatif yang berintegritas dalam seluruh tahanan pemilu.

Modus pelanggaran semakin inovatif, dulu tunai sekarang nontunai.

"Meski ketat untuk mengatasi itu. Perempuan keterbatasan akses untuk mengakses informasi, sehingga dibutuhkan keleluasaan mengakses informasi," katanya.

Ia mengatakan perempuan adalah penjaga negara hukum demokratis. Perempuan adalah penjaga pemilu berintegritas.

"Perempuan pengawas pemilu harus melawan politik uang," katanya.