Kepala BSKDN imbau pemda tingkatkan inovasi turunkan angka kemiskinan

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo mengimbau seluruh pemerintah daerah (pemda) agar terus berinovasi demi menurunkan angka kemiskinan di Tanah Air.

"Inovasi ini bisa menjadi usaha yang menyeluruh dan sistematis dari hulu ke hilir untuk mengatasi masalah di berbagai sektor, termasuk yang berkaitan dengan angka kemiskinan," kata Yusharto, sebagaimana dikutip dari siaran pers yang diterima di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, meskipun jumlah penduduk miskin di Indonesia terus menurun selama sepuluh tahun terakhir, upaya untuk terus menekan pertumbuhan angka kemiskinan harus tetap dilakukan, seperti dengan menghadirkan inovasi di daerah.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), per September 2022, diketahui jumlah penduduk miskin Indonesia sebanyak 26,36 juta jiwa atau 9,57 persen. Sebelumnya pada tahun 2021, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 26,5 juta jiwa dengan persentase 9,71 persen.

Hal tersebut dia sampaikan dalam acara diskusi kelompok terpumpun bertajuk "Pembinaan Inovasi Daerah Tahun 2023 Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya" di Sorong, Papua Barat Daya, Kamis.

Dalam kesempatan yang sama, Yusharto juga mendorong pemda memahami masalah-masalah lain yang dihadapi daerahnya sehingga organisasi perangkat daerah (OPD) dapat menghadirkan beragam inovasi untuk menyelesaikan masalah itu.

"Dari sana, setiap OPD dengan kegiatan yang ada bisa mencoba menginisiasi inovasi lebih beragam lagi," ujar dia.

Berikutnya, Yusharto mengimbau Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat dan Papua Barat Daya untuk terus meningkatkan sumber daya masyarakat (SDM), terutama perangkat daerah yang melakukan kerja-kerja riset dan penyajian informasi.

Langkah itu, kata dia, perlu dilakukan karena hasil riset itu dapat direkomendasikan kepada pimpinan daerah guna mendukung pengambilan kebijakan yang lebih efektif dan sesuai masalah di lapangan.

"Guna mendukung ekosistem pengetahuan dan inovasi dapat berjalan optimal, kita perlu meningkatkan kapasitas perangkat daerah," ucapnya.