Tokyo (ANTARA News) - Kabinet Jepang Selasa menyetujui satu rencana untuk menyumbang tiga kapal patroli kepada Indonesia untuk membantu memerangi terorisme dan perompakan. Ini untuk pertama kalinya Tokyo memberikan senjata kepada satu negara sebagai bagian dari bantuan pembangunan resmi (ODA). Kabinet menjanjikan untuk membebaskan kapal-kapal dari Jepang itu dari larangan mengenai ekspor senjata dalam kondisi bahwa kapal-kapal itu hanya digunakan untuk keperluan terbatas, termasuk dalam mengatasi terorisme atau perompakan, dan bahwa kapal-kapal itu tidak ditransfer ke negara ketiga tanpa sepengetahuan Jepang, kata Kepala Sekretaris Kabinet Jepang, Shinzo Abe. "Tindakan-tindakan untuk memerangi perompakan dan terorisme adalah penting dan kami ingin kerjasama Indonesia," kata Perdana Menteri Jepang Junichiro Koizumi kepada wartawan seperti dikutip dari Kyodo. "Terdapat banyak perompakan di wilayah itu. Banyak negara, tidak hanya Indonesia, dipusingkan oleh masalah tersebut." Ditanya jika ada suatu keprihatinan berkaitan dengan proliferasi (pengembang-biakan) senjata, Koizumi mengatakan, "Secara mutlak tidak mungkin. Ini adalah masalah kita bersama. Mereka tak dapat memerangi perompak bersenjata dengan tangan kosong, mampukah mereka?" Abe, jurubicara tertinggi pemerintah `matahari terbit` itu menandaskan, bahwa kerjasama internasional membantu kemampuan negara-negara memerangi perompak adalah menjadi kepentingan Jepang. Perompak, menurutnya, adalah menjadi `ancaman langsung` bagi kegiatan ekonomi Jepang dan demi keselamatan warga Jepang yang melakukan perjalanan lewat laut. Bantuan senilai maksimal 1,92 miliar yen ini, menurut kementerian luar negeri Jepang, diberikan untuk menanggapi permintaan Indonesia dalam rangka membantu pengadaan kapal-kapal guna memperkuat kemampuan patroli maritimnya. Kedua negara diharapkan menyesaikan satu perjanjian resmi atas masalah ini di Jakarta, Rabu, kata para pejabat kementerian luar negeri. Kapal-kapal itu dipertimbangkan sebagai `kapal-kapal untuk keperluan militer` sebab diperlengkapi dengan kaca anti peluru dan senjata berat. Selat Malaka, salah satu jalur-lintas kapal tersibuk di dunia, tercatat mempunyai angka perompakan tertinggi. Pada Maret lalu, sebuah kapal-tunda Jepang diserang di selat ini dan tiga awak kapalnya diculik oleh kawanan perompak yang menuntut uang tebusan. Mereka kemudian dibebaskan. Tiga Prinsip mengenai Eskpor Senjata Jepang meliputi, pertama yang diadopsi pada tahun 1967 melarang negara itu mengekspor senjata ke negara komunis, ke negara-negara yang dikenai sanksi oleh PBB, atau ke negara-negara yang wilayahnya dalam konflik internasional. Pemerintah Tokyo memutuskan dalam tahun 1976 untuk menahan diri dari ekspor senjata ke semua tujuan. Dalam tahun 2004, Jepang mengendorkan kontrol senjatanya dengan mengizinkan ekspor berkaitan dengan pertahanan misil Amerika Serikat.(*)
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2006
