Berikut rangkuman berita selengkapnya yang masih menarik untuk dibaca kembali.
1. Pemprov DKI dan Kemenlu koordinasikan penutupan trotoar Kedubes AS
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melakukan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) terkait penutupan trotoar di depan kantor Kedutaan Besar (Kedubes) Amerika Serikat (AS) di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat.
"Dinas Bina Marga DKI Jakarta dan juga Kemenlu RI dan Kedubes AS untuk mendapatkan solusi teknis terbaik bagi semua pihak," kata Kepala Pusat Data dan Informasi Dinas Bina Marga DKI, Wiwik Wahyuni kepada wartawan di Jakarta, Selasa.
Baca berita selengkapnya di sini
2. Aktivis minta penutupan trotoar Kedubes AS segera diselesaikan
Koalisi Pejalan Kaki meminta pemerintah daerah maupun pusat untuk segera menyelesaikan persoalan penutupan trotoar di depan kantor Kedutaan Besar (Kedubes) Amerika Serikat (AS), Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat.
"Jadi maksud saya ketika ini bicara ruang publik, kami berharap ini secepatnya diselesaikan, kita ingatkan Pemprov DKI Jakarta dan juga pemerintah nasional," kata Ketua Koalisi Pejalan Kaki Alfred Sitorus kepada wartawan, Selasa.
Baca berita selengkapnya di sini
3. Pemkot Jakut minta pegawai hubungi pusat aduan jika temukan pungli
Pemerintah Kota Jakarta Utara meminta pegawainya menghubungi pusat aduan pada nomor 0812-1383-2153 jika menemukan praktik pungutan liar di lingkungannya.
Wakil Wali Kota Jakarta Utara Juaini Yusuf mengatakan nomor tersebut akan menyambungkan laporan pungli ke Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPPL) untuk ditindaklanjuti, sebagai wujud komitmen penyelenggaraan pemerintahan bebas dari pungutan liar di Jakarta Utara.
Baca berita selengkapnya di sini
4. Pemprov DKI diminta kurangi sepeda motor demi menurunkan polusi
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) meminta Pemprov DKI harus berupa mengurangi penggunaan sepeda motor demi mengurangi polusi udara di Ibu Kota.
"Salah satu kontributor utama atas buruknya kualitas di DKI Jakarta memang polusi akibat kendaraan bermotor," kata anggota Komisi D DPRD, Justin Adrian, saat dihubungi di Jakarta, Selasa.
Baca berita selengkapnya di sini
5. Legislator minta Pemprov DKI atur tata ruang untuk tekan polusi
Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Justin Adrian Untayana meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengatur tata ruang khususnya di kawasan permukiman untuk menekan polusi.
"Perbaikan tata ruang, penyediaan rumah susun nyaman terjangkau untuk merelokasi pemukiman padat-kumuh kota berpengaruh terhadap pengurangan polusi," kata anggota komisi D DPRD DKI Jakarta, Justin Adrian Untayana, saat dihubungi di Jakarta, Selasa.
Baca berita selengkapnya di sini
Pewarta: Siti Nurhaliza
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2023
