Isu yang hangat dibicarakan di internal itu salah satunya permasalahan anggaran partai, yang belum diketahui oleh pengurusTanjungpinang (ANTARA News) - Beberapa pengurus DPD Partai Demokrat Provinsi Kepulauan Riau mengakui di lingkungan dalamnya kini terjadi keretakan yang terbagi dalam dua kubu.
"Ada dua di kepengurusan Kepulauan Riau (Kepri) yaitu kubu Anas Urbaningrum dan kubu mantan Ketua Umum Partai Demokrat Hadi Utomo," kata Wakil Ketua II DPD Partai Demokrat Keprri Abdul Azis, yang dihubungi dari Tanjungpinang, Sabtu.
Menurut dia, "perang dingin" antara pengikut kedua kubu itu di Kepri, sudah berlangsung sejak tahun lalu.
Puncaknya, saat DPP Partai Demokrat memutuskan melakukan pergantian antarwaktu terhadap Edi Siswoyo, yang saat ini masih menjabat Wakil Ketua DPRD Kepri.
"Keputusan itu sebagai salah satu kebijakan yang lahir dari keretakan di tubuh kepengurusan Partai Demokrat Kepri yang dipimpin Apri Sujadi," ujarnya.
Sikap itu dinilai sebagai wujud kesewenang-wenangan oknum tertentu di partai terhadap kadernya. Edi dianggap sebagai sebagai pengurus Partai Demokrat yang loyal terhadap Hadi Utomo.
"Dalam satu bulan Edi diberi surat peringatan tiga kali. Sementara dia tidak memiliki kesalahan," kata Azis, yang juga anggota DPRD Kepri.
Azis, yang pernah menjabat sebagai Ketua Partai Demokrat Kepri di era kepemimpinan Hadi Utomo, mengungkapkan permasalahan di tubuh Partai Demokrat Kepri semakin memanas dan kemungkinan akan menimbulkan gejolak karena terdapat berbagai persoalan yang belum diselesaikan.
"Isu yang hangat dibicarakan di internal itu salah satunya permasalahan anggaran partai, yang belum diketahui oleh pengurus," katanya.
Ia juga merasa kecewa karena belum terlihat pergerakan mesin politik yang dapat meningkatkan elektabilitas partai tersebut.
"Kami tidak melihat adanya pergerakan atau pun kegiatan yang dapat meningkatkan konsolidasi di internal partai. Mesin partai harus dipanaskan untuk meningkatkan dukungan masyarakat terhadap Demokrat," katanya.
Sementara itu Edi Siswoyo merasa dizalimi oleh pengambil kebijakan di partainya, karena itu tidak dapat menerima keputusan partai yang berupaya menggantikan dirinya.
"Saya tidak melawan kebijakan partai, tetapi saya mencari keadilan. Kalau saya salah, saya siap diganti, tetapi persoalan sekarang saya tidak salah," katanya.
Sekretaris DPD Partai Demokrat Kepri Surya Sardi membantah terjdi keretakan di tubuh kepengurusannya. "Tidak ada itu, kami tetap solid," kata Surya.
Ia mengatakan, di era demokrasi seperti yang terjadi saat ini, siapa saja dapat berkomentar dan memberi penilaian.(*)
(ANT)
Editor: AA Ariwibowo
Copyright © ANTARA 2013
