Jakarta (ANTARA News) - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan pemerintah tidak akan melakukan pinjaman atau utang luar negeri jika angka defisit APBN mencapai nol persen. Berbagai alternatif pembiayaan tidak menutup seluruh pembiayaan, oleh karena itu utang tetap tak bisa dihindari untuk dilakukan kecuali kalau kita mau defisitnya nol persen," kata Sri Mulyani usai mengikuti rapat Komisi XI DPR di Jakarta, Selasa. Kalau defisit nol persen, lanjut Menkeu, berarti Indonesia tidak dapat membiayai berbagai kebutuhan yang mendesak seperti pendidikan, kesehatan, rehabilitasi, dan lainnya. "Jadi memang pilihannya adalah antara dua itu," kata Sri Mulyani. Ia menyebutkan, pemerintah dan DPR sudah menyepakati bahwa defisit APBN 2006 sebesar 0,7 persen dan kemungkinan akan meningkat karena ada kebutuhan tambahan dengan adanya berbagai bencana. Menkeu menyebutkan, terdapat sejumlah alternatif pembiayaan defisit APBN seperti penjualan aset Perusahaan Pengelola Aset (PPA), privatisasi, utang, dan alternatif lainnya. "Kalau APBN kita defisit, kita memiliki berbagai alternatif untuk menutupnya. Tentunya kita menginginkan agar alternatif yang dipilih tidak membebani generasi yang akan datang," katanya. Menurut dia, jika memang alternatif utang tidak terhindarkan, maka harus dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan resiko dan beban yang seminimal mungkin.(*)
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2006
