Bappenas memfokuskan penurunan stunting di 12 provinsi prioritas

Angka prevalensi stunting di seluruh Indonesia mengalami penurunan 21,6 persen pada 2022.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)/Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Suharso Monoarfa mengatakan, penurunan stunting difokuskan di 12 provinsi prioritas.

“Stunting penurunannya adalah di 12 provinsi prioritas yang kita lakukan secara gotong royong di semua kementerian atau lembaga dan kita mengadakan pendampingan keluarga di desa,” kata Suharso, di Jakarta, Senin.

Sebanyak 12 provinsi beserta perkembangannya itu, adalah Nusa Tenggara Timur mengalami penurunan angka prevalensi stunting sebesar 35,3 persen, Sulawesi Barat mengalami peningkatan 35 persen, Nusa Tenggara Barat mengalami peningkatan 32,7 persen, Kalimantan Barat mengalami penurunan 27,8 persen, Sulawesi Utara turun sebesar 27,7 persen, Kalimantan Selatan turun 24,6 persen, Jawa Barat turun 20,2, Jawa Timur turun 19,2 persen, Jawa Tengah turun 20,8 persen, Sumatera Utara turun sebesar 21,1 persen, dan Banten turun sebesar 20 persen.

Dari keseluruhan provinsi, Sulawesi Barat dan Nusa Tenggara Barat yang mengalami kenaikan angka prevalensi stunting.

Secara kumulatif, angka prevalensi stunting di seluruh Indonesia mengalami penurunan 21,6 persen pada 2022 dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat 24,4 persen.
Baca juga: Wapres minta koordinasi antarlembaga dibenahi guna turunkan stunting

Sebagai upaya penurunan stunting pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2024, Bappenas menetapkan empat strategi. Pertama pendampingan keluarga oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK).

Kedua, perluasan cakupan Penyediaan Makanan Tambahan Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (PMT Bumil KEK) dan Balita Kurus. Ketiga, perluasan cakupan imunisasi dasar lengkap.

“Imunisasi dasar lengkap itu ada hubungannya secara linear dengan potensi terkena stunting, jadi paling tidak, bayi-bayi bisa memperoleh imunisasi dasar dengan baik, sehingga terhindarnya itu lebih besar dibandingkan yang tidak,” kata Suharso.

Keempat, penguatan kualitas data surveilans (e-PPGBM) mulai dari unit pelayanan kesehatan terkecil atau posyandu.

Adapun pada aspek kesehatan, Suharso menyebutkan 10 target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang berisiko tidak tercapai di 2024.

Pertama, imunisasi dasar lengkap yang ditargetkan mencapai angka 90 persen pada 2024. Namun, pada capaian 2022 baru menyentuh angka 63,17 persen.

Kedua, angka stunting pada balita yang ditargetkan bisa ditekan hingga 14 persen pada tahun depan. Namun, capaian 2022 baru hanya 21,6 persen.

Ketiga, tingkat wasting balita atau penurunan berat badan yang baru menyentuh 7,7 persen pada tahun lalu, yang mana target RPJMN 2024 adalah 7 persen.

Keempat, tuberkulosis yang diharapkan 297 per 100 ribu penduduk pada 2024. Kelima, eliminasi malaria. Keenam, eliminasi penyakit kusta.

Ketujuh, tingkat merokok pada anak yang masih di angka 9,10 persen pada 2022, padahal Bappenas menargetkan penurunan 8,7 persen pada 2024 mendatang.

Kedelapan, obesitas penduduk dewasa sebesar 21,8 persen pada 2024. Kesembilan, Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Terakreditasi yang ditargetkan 100 persen pada 2024. Dan kesepuluh, puskesmas dengan tenaga kesehatan (nakes) sesuai standar yang ditargetkan 83 persen, namun sayangnya per 2023 masih mencapai angka 56,07 persen.
Baca juga: Wapres minta TPPS buat terobosan untuk capai target penurunan stunting
Baca juga: Ketua DPR ajak masyarakat perangi bahaya stunting pada anak