Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar mengatakan pemerintah telah menyusun strategi untuk menangani polusi plastik tersebut agar Indonesia bisa terbebas dari sampah plastik.
"Kebijakan penanganan sampah plastik telah menjadi agenda nasional secara serius sejak tahun 2016. Diawali konsep plastik berbayar yang saat itu membawa dinamika cukup intens terus-menerus dilakukan langkah korektif oleh KLHK," ujarnya di Jakarta, Senin.
Siti menuturkan dinamika komunitas juga terasa kuat yang selaras dengan kebijakan pemerintah dan hingga sekarang berkembang di seluruh daerah melalui bank sampah, pengelolaan sampah terpadu hingga usaha ekonomi sirkuler.
Baca juga: Praktik ekonomi sirkular dinilai bisa membantu pengelolaan sampah
Baca juga: Pemkot Palu apresiasi warga bangun bank sampah plastik
Bahkan, sampah plastik yang berakhir di lautan juga ditangani secara khusus dimana sebagai besar sampah plastik itu dihasilkan dari sumber polusi darat.
Pemerintah membuat kerangka hukum dan kelembagaan dalam proses pengolahan sampah yang komprehensif dengan implementasi yang efektif di tingkat nasional dan daerah, termasuk pengawasan dalam siklus hidup produk plastik serta pendekatan pencegahan terhadap polusi limbah plastik dari daratan.
"Pengaturan tersebut mencakup langkah-langkah yang lebih spesifik dalam rangka menangani masalah produksi, transportasi, konsumsi, perdagangan, dan perlakuan akhir masa pakai plastik dan sifat aditifnya," kata Menteri Siti.
Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) pada tahun 2022, Indonesia menghasilkan sekitar 68,5 juta ton sampah dan sekitar 18,5 persen dari volume sampah tersebut berupa sampah plastik.
Pada Mei 2023, Program Lingkungan PBB atau United Nations Environment Programme (UNEP) menerbitkan laporan tentang strategi dunia dalam mengakhiri polusi plastik dan menciptakan ekonomi sirkular. Laporan itu mengkaji model ekonomi dan bisnis yang diperlukan untuk mengatasi dampak ekonomi plastik.
Dalam laporan tersebut ada usulan perubahan sistem untuk mengatasi polusi plastik, menggabungkan pengurangan dan penggunaan plastik yang bermasalah, serta tidak perlu dengan transformasi pasar menuju sirkularitas dalam plastik.
Menurut Siti, hal ini dapat dicapai dengan mempercepat tiga perubahan utama penggunaan kembali daur ulang serta reorientasi dan diversifikasi, serta tentu saja tindakan untuk menangani polusi plastik.
Laporan itu juga menyoroti pentingnya mempercepat pasar daur ulang untuk daur ulang plastik dengan memastikan bahwa daur ulang menjadi usaha yang lebih menguntungkan.
Reorientasi dan diversifikasi mengacu pada pergeseran pasar menuju alternatif plastik berkelanjutan yang akan membutuhkan pergeseran permintaan konsumen, kerangka peraturan, dan biaya.
Di Indonesia, KLHK terus melangkah pada aspek-aspek tersebut untuk menangani masalah polusi sampah plastik di dalam negeri.
Lebih lanjut Menteri Siti menyampaikan bahwa pertemuan PBB di Paris yang kini sedang berlangsung masih terus membahas upaya pengendalian plastik secara global.
"Dirjen PSLB3 sebagai ketua delegasi terus-menerus melaporkan kepada saya tentang agenda pengendalian plastik yang bersifat legally binding secara global," kata Siti.
"Kami terus mengembangkan (agenda pengendalian plastik) dan Indonesia mendukung upaya tersebut, seperti luasnya dukungan masyarakat untuk penanganan sampah plastik di Indonesia," ucapnya.*
Baca juga: Gubernur Jatim ajak masyarakat kurangi sampah plastik
Baca juga: KLHK terapkan ekonomi sirkular untuk pengelolaan sampah berkelanjutan
Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2023
