KSP minta pendeklarasian kesiapsiagaan cegah karhutla di daerah rawan

Jakarta (ANTARA) - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko meminta kementerian/lembaga dan pemerintah daerah mendeklarasikan kesiapsiagaan untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama di daerah-daerah rawan menjelang fenomena pemanasan suhu muka laut El Nino.

“Segera deklarasikan kesiapsiagaan di daerah-daerah, khususnya di enam provinsi (Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah) yang menjadi ancaman. Tunjukkan pada publik, pemerintah siap tangani karhutla dan yang penting segera lakukan mitigasi dan pengecekan perlengkapan,” kata Moeldoko saat Memimpin Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Terkait Kesiapsiagaan Penanggulangan Karhutla di Jakarta, Senin.

Moeldoko menekankan pentingnya semua pihak membangun kesiapsiagaan agar penanggulangan bencana karhutla dan kegagalan panen berjalan dengan baik karena jika tidak disiapkan dengan baik, maka masyarakat yang terkena dampak karhutla akan sangat menderita.

“Jika tidak disiapkan dengan baik, ujung-ujungnya akan membuat masyarakat marah dan kepuasan publik akan turun. Ini bisa dipakai untuk sarana kampanye karena memang kita memasuki tahun politik,” ujar dia.

Baca juga: BPBD Palangka Raya catat 22 kasus kebakaran hutan dan lahan

Moeldoko menilai adanya fenomena La Nina yang berkepanjangan pada beberapa tahun terakhir, ditambah pandemi COVID-19 membuat kewaspadaan ancaman kebakaran hutan dan lahan menjadi berkurang. Hal itu, kata dia, terlihat dari banyaknya sumur yang tertutup, perlengkapan yang tidak memadai, dan kepedulian masyarakat berkurang.

Moeldoko menyebut lima poin penting dalam penanggulangan karhutla. Pertama, kesiapsiagaan, pemanfaatan data, informasi, dan teknologi pendukung sebagai sistem peringatan dini karhutla.

Baca juga: BPBD Kalsel bentuk lima posko cegah karhutla di sekitar bandara

Kedua, kesiapsiagaan seluruh pemangku kepentingan dalam pencegahan dan penanganan karhutla.

Ketiga, kepastian dukungan alokasi dan realisasi anggaran untuk penanggulangan karhutla pada 2023.

Keempat, kepastian kebijakan dan strategi penanganan risiko sosial. Kelima, kepastian status kepegawaian Manggala Agni sebagai garda terdepan dalam penanganan dan pencegahan karhutla.

“Saya minta soal kepastian status kepegawaian Manggala Agni ini bisa segera dituntaskan. Begitu pula terkait anggaran. Jangan sampai ancaman sudah di depan mata tapi kita tidak bisa melakukan apa pun karena masih bingung soal dana,” kata dia.

Moeldoko menyampaikan apresiasi kepada seluruh kementerian/lembaga terkait yang telah bekerja melakukan berbagai upaya dalam penanggulangan karhutla.

“Terima kasih semuanya sudah bergerak sesuai tugas dan kewenangannya. Selanjutnya, KSP akan terus 'monitoring' dan evaluasi di lapangan,” kata dia.

Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hingga per 1 Juni 2023 telah terjadi 112 karhutla.