Wamendagri minta BPSDM gelar program pengembangan ASN di Papua

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo meminta Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) dan kementerian/lembaga terkait menggelar kegiatan pengembangan ASN di Papua, Papua Barat, dan empat daerah otonom baru (DOB) di wilayah Papua.

Menurut Wempi, sebagaimana dikutip dari siaran pers yang diterima di Jakarta, Senin, keberadaan kegiatan pengembangan aparatur sipil negara (ASN) tersebut merupakan salah satu langkah yang dapat ditempuh BPSDM dan kementerian/lembaga terkait untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) di Papua yang saat ini masih berada di bawah rata-rata nasional.

"Tantangan utama yang dihadapi Provinsi Papua, Papua Barat, dan empat DOB di wilayah Papua (Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan Tengah, dan Papua Barat Daya) adalah masih rendahnya IPM. Data tahun 2022 menunjukkan IPM di Provinsi Papua sebesar 61,39 dan berada pada peringkat 34. Papua Barat sebesar 65,89 dan berada pada peringkat ke-33. Angka tersebut masih jauh di bawah rata-rata nasional sebesar 72,91," kata dia.

Hal tersebut dia sampaikan saat mewakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian membuka secara langsung Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) BPSDM Tahun 2023 di Jakarta, Senin.

Selain menggelar kegiatan pengembangan ASN, Wempi menyampaikan sebagaimana arahan Mendagri Tito, kementerian/lembaga terkait dapat menghadirkan kebijakan, program, dan kegiatan yang berkelanjutan pada setiap tahun dan diprioritaskan untuk peningkatan IPM.

"Khusus bagi BPSDM dan kementerian/lembaga, diharapkan melakukan pembinaan bagi ASN dan masyarakat Papua, Papua Barat, serta empat DOB. Pembinaan itu khususnya dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pemantauan, asistensi, serta berbagai program pendidikan dan pelatihan," tambah dia.

Wempi meminta BPSDM serta kementerian/lembaga terkait untuk melaporkan upaya-upaya yang mereka lakukan untuk meningkatkan IPM Papua kepada Presiden RI Joko Widodo melalui Mendagri.

“Melaporkan semua hal tersebut kepada Presiden melalui Bapak Menteri Dalam Negeri. Selanjutnya, Kementerian Dalam Negeri juga akan mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan affirmative action terkait Provinsi Papua, Papua Barat Daya, dan empat DOB itu," ujar dia.