Sebaiknya DPR RI jangan dulu menyetujui penambahan anggaran untuk proyek ini,"
Jakarta (ANTARA News) - Anggota Badan Akuntabilitas Negara (BAKN) DPR RI, Teguh Juwarno mengatakan, keinginan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk meminta dana tambahan sekitar Rp500 miliar untuk melanjutkan pembangunan pabrik vaksin flu burung ditunda dulu.
"Sebaiknya DPR RI jangan dulu menyetujui penambahan anggaran untuk proyek ini," kata Teguh di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Kamis.
Ia beralasan, penundaan itu dikarenakan kasus hukum, yakni dugaan korupsi yang terjadi dalam proyek tersebut diselesaikan terlebih dulu.
"Sebelum kasus hukumnya jelas dan ada audit/due dilligent terhadap perlu atau tidaknya proyek ini dilanjutkan. Harus clear dulu," kata anggota DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) itu.
Ia menyebutkan, kasus flu burung ini merupakan skandal yang lebih besar dari Pembangunan Pusat Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON)di desa Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
"Karena kalau kasus Hambalang dari awal memang ada perencanaan dari pemerintah. dalam hal ini Kemenpora. Tapi proyek lab vaksin flu burung ini tiba-tiba muncul entah dari mana, tidak ada perencanaannya sama sekali tapi dianggarkan Rp1,4 triliun," kata dia.
Akibatnya, potensi kerugian negara menurut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak kurang dari Rp600 miliar. "Ini sebuah skandal dalam politik anggaran kita. KPK harus menindaklanjuti dengan serius dan menghukum pihak-pihak yang terlibat," kata Teguh.
(zul)
Pewarta: Zul Sikumbang
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2013