PBB hidupkan kembali perjanjian damai di Kongo

PBB (ANTARA News) - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Rabu, mengatakan akan menghidupkan kembali perjanjian damai yang ditolak oleh para pemimpin Afrika bulan lalu yang akan memungkinkan beroperasinya brigade intervensi PBB di Republik Demokratik Kongo.

Kepala penjaga perdamaian PBB Herve Ladsous mengatakan kepada wartawan ia berharap kesepakatan itu akan ditandatangani "dalam beberapa pekan mendatang" setelah negosiasi baru diadakan dengan negara yang terlibat.

Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon berharap delapan pemimpin Afrika, dari Kongo dan negara tetangganya, akan menandatangani kesepakatan itu pada pertemuan puncak Uni Afrika pada 28 Januari. Tapi upacara dibatalkan pada menit terakhir setelah beberapa pemimpin menolak untuk menandatangani.

Perjanjian ini bertujuan untuk menempatkan hal baru ke dalam upaya untuk mengakhiri pemberontakan oleh kelompok-kelompok bersenjata seperti pemberontak M23, yang sempat mengambil kendali kota kunci di DR Kongo, kota Goma pada bulan November.

Berdasarkan kesepakatan tersebut, PBB akan mengerahkan 2.500 prajurit yang tergabung dalam `brigade intervensi` di bagian timur DR Kongo. Ladsous mengatakan brigade itu akan memiliki mandat untuk menghentikan kelompok-kelompok bersenjata dari menguasai wilayah baru, "menetralisir" dan "melucuti" mereka, tidak seperti pasukan perdamaian tradisional.

Peralatan pengawasan, helikopter tempur dan peralatan modern lainnya akan dibawa untuk mendukung brigade itu, yang akan menjadi bagian dari misi PBB di DR Kongo, MONUSCO. Tapi brigade itu tidak akan beraksi dengan tentara nasional DR Kongo sebagaimana pasukan penjaga perdamaian lainnya, kata Ladsous.

Para diplomat mengatakan Tanzania, Afrika Selatan dan Mozambik telah menawarkan pasukan untuk bergabung dengan brigade itu.

Berdasarkan kesepakatan itu, DR Kongo akan berkomitmen untuk mereformasi militer dan kekuatan keamanan serta mengambil langkah-langkah untuk memperluas kewenangan pemerintah pusat yang lemah di seluruh penjuru negara yang sangat luas itu.

Negara-negara lain pada gilirannya akan berkomitmen untuk "menghormati kedaulatan masing-masing negara" dan meningkatkan kerjasama untuk mengatasi" akar penyebab dari berulangnya siklus kekerasan "di Kongo timur.

PBB juga akan menunjuk utusan khusus untuk wilayah Great Lakes di mana jutaan orang telah tewas dalam perang, perang saudara dan perselisihan milisi dalam dua dasawarsa terakhir.

Para presiden dari DR Kongo, Rwanda, Uganda, Angola, Burundi, Republik Kongo, Afrika Selatan dan Tanzania telah diharapkan untuk menandatangani kesepakatan itu bulan lalu.

Tidak segera diketahui siapa yang akan menandatangani kontrak baru itu.

MONUSCO adalah pasukan penjaga perdamaian terbesar yang berada di bawah kendali PBB. Pasukan itu memiliki sekitar 17 ribu prajurit dan di bawah mandat Dewan Keamanan PBB diperbolehkan untuk memiliki hingga 19.800 prajurit.
(G003/F001)