BKKBN intervensi daerah yang miliki angka kelahiran tinggi

Padang (ANTARA) - Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) melakukan intervensi daerah yang memiliki pertumbuhan angka kelahiran yang tinggi melalui program keluarga berencana (KB).

"Saat ini Total Fertility Rate (TFR) pada angka 2,1, yakni pasangan memiliki dua anak. Jumlah ini masih dalam kondisi cukup dan kita berupaya menekan jangan sampai di atas itu," kata Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN Bonivasius Prasetya di Padang, Sabtu.

Menurut dia, angka pertumbuhan kelahiran di bawah 2 anak juga tidak baik karena akan membuat penurunan jumlah penduduk yang drastis.

"Angka kematian dan angka kelahiran nanti tidak berkesinambungan sehingga jumlah penduduk menjadi berkurang," kata dia.

Pihaknya menjaga agar TFR ini tidak melonjak seperti di negara Afrika yang angka TFR mencapai 3 lebih atau setiap pasangan memiliki tiga hingga empat anak atau lebih.

"Kita ingin angka kelahiran ini tumbuh seimbang. Orang yang meninggal dan lahir ini berimbang sehingga jumlah penduduk berkesinambungan," kata dia.

Baca juga: BKKBN minta kepala desa di Sumbar petakan anak stunting

Untuk di Indonesia, pihaknya melakukan pemetaan terhadap daerah yang memiliki TFR tinggi dan melakukan intervensi agar menggunakan program keluarga berencana mulai dari program pascapersalinan hingga kader yang turun ke masyarakat melakukan program KB.

"Sementara kepada daerah yang pertumbuhan anak stabil, maka program KB ini dilakukan dengan inisiatif secara mandiri. Sesuai kesadaran masing-masing, namun sosialisasi dan edukasi program KB terus dilakukan," kata dia.

Salah satu upaya adalah membentuk Kampung Keluarga Berkualitas dan saat ini di Sumbar sudah terbentuk 823 Kampung KB dari target 894 pada 2023.

Sebelumnya, Pejabat Fungsional Ahli Madya BKKBN Sumatera Barat Desra mengatakan masih ada dua kabupaten yang sama sekali belum ada penambahan Kampung KB yaitu Kabupaten Agam dan Sijunjung.

Ia mengatakan pembentukan Kampung KB sesuai Inpres Nomor 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung KB yang dilaksanakan lintas sektoral, ada 13 kementerian dan lembaga, serta gubernur, bupati, dan wali kota harus terlibat aktif dalam pembentukannya.

Baca juga: BKKBN: Penyebab stunting di perkotaan karena pola asuh

Pada tataran kota dan kabupaten telah ada komitmen dari kepala daerah untuk menjadikan seluruh nagari, desa atau kelurahan di wilayah masing-masing sebagai Kampung KB.

"Untuk itu, perlu sinergi bersama untuk memajukan Kampung KB tersebut serta dukungan lintas sektor sesuai dengan indikator kinerja dan persoalan di masing-masing Kampung KB," katanya.

Menurut dia, Kampung KB yang awalnya merupakan Kampung Keluarga Berencana telah bertransformasi menjadi Kampung Keluarga Berkualitas yang berada di setingkat nagari, desa, atau kelurahan, yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), keluarga, dan masyarakat.

Ia berharap melalui Orientasi Kemitraan Kampung KB dapat menjadi momentum refleksi sekaligus menumbuhkan harapan dan keyakinan bahwa Kampung KB mampu menciptakan SDM yang unggul, keluarga yang berkualitas dan berdaya saing.

Sesuai dengan delapan aksi konvergensi yang tertuang dalam Inpres Nomor 3 Tahun 2022, kata dia, tidak ada seorangpun yang tidak memiliki administrasi data kependudukan, tidak boleh tertinggal dari akses layanan dasar.

Baca juga: BKKBN: Penurunan kasus stunting jadi tanggung jawab bersama

"Selain itu, juga perlindungan, pemberdayaan ekonomi dan pendampingan, serta pelayanan kejadian stunting. SDM ini akan menjadi kekuatan kita menyongsong Indonesia Emas 2045," kata dia.