Sucofindo lakukan uji halal

Kami bangga dengan kepercayaan yang diberikan PBNU,"

Jakarta (ANTARA News) - PT Sucofindo (Persero) dipercaya Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) untuk melakukan pengujian halal terhadap sejumlah produk yang nantinya disertifikasi oleh Badan Halal NU.

"Kami bangga dengan kepercayaan yang diberikan PBNU," kata Direktur Utama Sucofindo Arief Safari saat peluncuran Badan Halal NU di Gedung PBNU, Jakarta, Rabu.

Arief menyatakan pihaknya sepenuhnya siap melayani kebutuhan pengujian halal tersebut.

Dikatakannya, Sucofindo memiliki infrastruktur yang tersebar di 100 titik layanan di seluruh Indonesia dan telah memiliki lisensi, akreditasi, dan berbagai pengakuan nasional dan internasional.

Apalagi, kata Arief, selain menguji aneka produk industri dari berbagai sektor, selama ini Sucofindo juga melayani pengujian berbagai produk konsumen seperti makanan, minuman, herbal, jamu, dan obat-obatan.

"Memang untuk halal ada sedikit berbeda. Kita akan uji dan lihat proses produksi. Setelah kita audit, hasilnya kita serahkan ke NU untuk disertifikasi," katanya.

Menurut Arief, Sucofindo akan menerapkan pola subsidi silang dalam pembiayaan uji halal sehingga diharapkan tidak memberatkan kalangan usaha kecil dan rumah tangga.

"Biaya sertifikasi halal untuk usaha besar dan menengah sebagian akan digunakan untuk membantu biaya sertifikasi halal untuk usaha kecil dan rumah tangga," katanya.

Selain itu, pihaknya juga akan mengupayakan bantuan dari dana CSR BUMN lainnya melalui PKBL BUMN untuk membantu biaya sertifikasi halal usaha kecil dan rumah tangga.

"Ini program besar, semua pihak perlu dilibatkan," katanya.

Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj mengatakan pembentukan Badan Halal NU bukan untuk menyaingi lembaga sertifikasi halal yang sudah terlebih dulu ada.

"Ini bukan soal persaingan. Ini aspirasi kalangan pengusaha dan konsumen dari kalangan NU," katanya.

Sementara itu Ketua Badan Halal NU Prof M Maksum Mahfudz menyatakan pembentukan lembaga sertifikasi halal NU tersebut untuk memproteksi kepentingan ekonomi basis NU.
(S024/I007)