Lima negara klaim FPDA jaga keseimbangan di tengah ketegangan regional

Singapura (ANTARA) - Para pejabat tinggi dari Malaysia, Singapura, Australia, Selandia Baru, dan Inggris mengatakan bahwa pakta Susunan Lima Kekuatan Pertahanan (FPDA) mereka yang telah berusia 52 tahun membantu menjaga keseimbangan di tengah ketegangan regional.

"FPDA yang sudah berlangsung lama ini selalu menjadi bagian penting untuk memastikan pertahanan kolektif di kawasan ini," kata Menteri Pertahanan Selandia Baru Andrew Little pada jumpa pers di sela-sela Dialog Shangri-La di Singapura, Sabtu.

Menurutnya, saat ketegangan antara Amerika Serikat dan China berlanjut, hubungan yang telah terjalin lama di antara negara-negara kecil itulah yang mampu menjaga keseimbangan.

"Saya sepakat untuk terus menjaga keseimbangan, karena berbagai negara termasuk negara-negara besar lah yang menentukan bagaimana hubungan itu berjalan," ujarnya.

Andrew bersama Menteri Pertahanan Singapura Ng Eng Hen, Wakil Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Australia Richard Marles, Menteri Pertahanan Malaysia Seri Mohamad Hasan, dan Menteri Pertahanan Inggris Ben Wallace juga membahas pentingnya FPDA sebagai regulasi yang konstruktif dan damai.

Para menteri juga berdiskusi tentang kolaborasi untuk terobosan dalam menghadapi tantangan keamanan kontemporer.

"Kami adalah lima negara yang sangat berkomitmen pada tatanan berbasis aturan dan mempromosikan perdamaian di kawasan kami," kata Marles.

Pada dialog tersebut, meningkatnya keterlibatan regional oleh negara-negara di dalam dan di luar Asia menjadi tema yang berulang disuarakan, seperti dari Perdana Menteri Australia Anthony Albanese pada Jumat malam, dan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin menggemakan hal yang sama dalam pidato keesokan paginya.

FPDA adalah hubungan pertahanan bilateral yang dibentuk oleh rangkaian perjanjian multilateral antara Australia, Malaysia, Selandia Baru, Singapura, dan Inggris, yang pernah menjadi anggota Persemakmuran Kerajaan Inggris.

Diresmikan pada 1971, FPDA bertujuan sebagai sarana konsultasi antar anggota terhadap ancaman atau serangan bersenjata yang ditujukan pada salah satu anggotanya.

Melalui FPDA, negara anggota dapat memutuskan tindakan yang harus diambil sebagai respon dari ancaman atau serangan tersebut.

Sumber: Reuters