Menkeu: Kerja sama pemerintah dan BI sukses turunkan inflasi

Indonesia termasuk yang sukses menurunkan inflasi tanpa membuat ekonominya harus redup karena suku bunganya naik terlalu ekstrem

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dalam acara kuliah umum Universitas Indonesia di Depok, Jawa Barat, Rabu (31/5), mengatakan pemerintah dan Bank Indonesia (BI) bekerja sama dengan baik sehingga Indonesia menjadi negara yang sukses menurunkan inflasi.

“Indonesia termasuk yang sukses menurunkan inflasi tanpa membuat ekonominya harus redup karena suku bunganya naik terlalu ekstrem. Ini karena fiskal dan moneter, pemerintah dan bank sentral bekerja sama secara baik,” kata Sri Mulyani dalam acara tersebut, seperti dikutip dari keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Jumat.

Dengan demikian, pemerintah dan BI sepakat untuk tetap konsisten menjaga inflasi tahun 2023 pada kisaran 2 persen sampai 4 persen untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional di tengah masih adanya potensi risiko inflasi ke depan.

Sri Mulyani menegaskan, terdapat beberapa langkah strategis yang dilakukan untuk menjaga inflasi melalui penguatan koordinasi di tingkat pusat dan daerah, seperti memperkuat koordinasi kebijakan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan mendorong momentum pemulihan ekonomi nasional.

Di sisi lain, pemerintah dan Bank Sentral perlu menjaga inflasi komponen harga yang diatur oleh pemerintah (administered prices) dan inflasi komponen harga pangan bergejolak (volatile food), utamanya pada masa Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) sehingga pada akhir tahun berada dalam kisaran 3 persen hingga 5 persen.

Maka dari itu, Indonesia tidak selalu menggunakan kebijakan moneter dalam menangani inflasi, sehingga BI tidak menaikkan suku bunga setinggi dan seekstrem bank sentral negara lain.

"Tetapi inflasi Indonesia tetap turun. Karena apa? Karena kita menangani dari sisi pemerintah, sisi volatile food, dan administered price,” ujarnya.

Ia menuturkan pengendalian inflasi menjadi salah satu kebijakan jangka pendek yang ditujukan untuk membangun pijakan yang kokoh dalam mewujudkan agenda pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah, baik pusat dan daerah, serta BI perlu terus berkolaborasi dalam menjaga stabilitas harga serta memastikan kelancaran distribusi dan pasokan komoditas esensial.