Jakarta (ANTARA News) - Bank Dunia menilai pengurangan beban utang bukan lagi menjadi tantangan utama bagi pemerintah Indonesia, karena itu fokus perhatian perlu dialihkan pada pengeluaran anggaran negara secara tepat apalagi kemampuan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) meningkat. Hal itu terungkap dalam laporan singkat Bank Dunia untuk Rapat Tahunan ke-15 Consultative Group of Indonesia (CGI) yang berjudul "Investasi untuk Pertumbuhan dan Pemulihan" yang disampaikan William Wallace, di Jakarta, Senin. Menurut Wallace, pengeluaran sumber daya negara (APBN--red) secara tepat menjadi sulit karena masih ada kerancuan pembagian tugas antara pemerintah pusat dan daerah, padahal pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap separuh investasi negara dengan pengaruh pemerintah pusat yang terbatas. Bank Dunia memperkirakan dengan alokasi pembayaran utang dan cicilan utang negara yang besarnya 25 persen, lebih rendah dari sebelum krisis yang mencapai 50 persen, akan memungkinkan untuk dilakukannya percepatan pengeluaran prioritas pemerintah dalam jumlah besar. Salah satunya, realisasi anggaran kesehatan dan pendidikan pemerintah pusat bisa bertambah lebih dari 20 persen dari APBN. Jika pengeluaran pembangunan lebih cepat, sesuai rencana pemerintah, maka proporsi investasi negara terhadap GDP (Gross Domestic Product) akan kembali berada seperti sebelum krisis ekonomi yang mencapai 7 persen. Data selama 2005 menunjukkan investasi pemerintah hanya mencapai 4,4 persen sedangkan 2006 diperkirakan meningkat menjadi 6,8 persen saja. Total investasi selama 2006 diperkirakan mencapai perbandingan 23,6 persen dibandingkan GDP, sementara Vietnam saat ini telah mencapai 32 persen dan Cina 40 persen.(*)
Editor: Heru Purwanto
Copyright © ANTARA 2006
