IMI minta KKP batalkan kerja sama riset dengan asing

Kapal yang akan digunakan untuk riset itu dikhawatirkan akan mencuri data potensi laut Indonesia,"

Jakarta (ANTARA News) - Rencana Badan Litbang Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kerja sama riset dengan salah satu universitas di Eropa mendapat respon dari Indonesia Maritime Institute (IMI) yang kurang setuju.

"Kapal yang akan digunakan untuk riset itu dikhawatirkan akan mencuri data potensi laut Indonesia," kata Direktur Litbang IMI, Dondy Arafat dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, rencana kerja sama riset tersebut akan menggunakan kapal RV S yang canggih, dan tentunya ini akan diragukan, karena dikhawatirkan mereka bisa mengambil data-data potensi di dasar laut.

"Saya yakin, kapal riset milik BPPT dan Sekolah Tinggi Perikanan sangat layak untuk melakukan riset itu," katanya.

Dondy menilai penelitian geologi yang diajukan oleh pihak universitas tersebut, kalaupun berkaitan dengan prediksi iklim sangat mungkin akan dilakukan pengambilan sampel sedimen dengan 'cooring, untuk melihat ruas-ruas sedimen dasar laut yang berkaitan dengan pengaruh histori samudera akibat pengaruh fenomena fluida atasnya.

"Hal ini tentu saja sangat rawan dan bisa merugikan pihak Indonesia, karena bisa disalahgunakan sempel sedimen ini untuk kepentingan analisis lain yang tidak tertulis/sesuai di Security Clearance," ujarnya.

Bahkan, kata Dondy, ada laporan dan keluhan yang disampaikan peneliti PPGL ketika menjadi counterpart kapal RVS saat riset di Timur Sumatera dan Jawa, mereka sangat tidak kompromi ketika peneliti Indonesia meminta sampel sedimen hasil cooring yang dilakukan RVS ini.

"Padahal di Filipina, aturan pengambilan sampel sedimen ini sangat ketat perijinan pengambilan sampel baik biota maupun sedimen. Seorang peneliti Indonesia dari LON LIPI sempat tertahan di Bandara Aquino Manila dikarenakan membawa sampel air tanpa ijin sah," katanya.

Oleh karena itu, IMI menolak dengan tegas rencana tersebut dan meminta KKP mengehentikan rencana tersebut.

"IMI menyarankan agar KKP bekerjasama dengan BPPT, ESDM dan STP untuk melakukan riset tersebut, kami yakin pasti bisa," demikian Dondy Arafat.(*)