Kemarin, KRI Bung Karno hingga WNA palsukan paspor ditangkap

Jakarta (ANTARA) - Lima berita hukum pada Kamis (1/6) yang terjadi di wilayah Indonesia masih menarik untuk dibaca dan menjadi perhatian publik, mulai dari peresmian KRI Bung Karno di Hari Lahir Pancasila hingga dua WNA ditangkap karena gunakan paspor palsu.

Klik di sini untuk berita selengkapnya

1. Megawati resmikan KRI Bung Karno pada Hari Lahir Pancasila

Presiden Ke-5 RI Megawati Soekarnoputri meresmikan KRI Bung Karno-369 di Dermaga Kolinlamil TNI Angkatan Laut, Jakarta, Kamis, disaksikan Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono dan Kepala Staf TNI AL Laksamana TNI Muhammad Ali.

Upacara peresmian itu digelar bertepatan dengan Hari Lahir Pancasila yang diperingati setiap 1 Juni.

“Pada hari ini, Kamis, 1 Juni 2023, pukul 15.20 WIB, dengan ini KRI Bung Karno dengan nomor 369 saya resmikan untuk jajaran TNI Angkatan Laut,” kata Megawati Soekarnoputri saat acara peresmian.

Selengkapnya di sini

2. Imigrasi tangkap WNA Mesir dan Nigeria gunakan paspor palsu

Kantor Imigrasi Ngurah Rai, Bali, menangkap dua warga negara asing (WNA) masing-masing dari Mesir dan Nigeria karena menggunakan paspor palsu.

"Kami sudah mengirimkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) dua WNA itu kepada Kejaksaan Negeri Badung," kata Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai Sugito di Denpasar, Kamis.

Selengkapnya di sini

3. TII sebut kejaksaan masih dibutuhkan untuk usut kasus korupsi

Transparency International Indonesia (TII) menyampaikan kejaksaan masih dibutuhkan untuk mengusut kasus tindak pidana korupsi (tipikor) di Tanah Air, karenanya TII menyesalkan gugatan atas wewenang kejaksaan dalam mengusut kasus korupsi.

"Apakah Kejaksaan dibutuhkan untuk mengusut kasus korupsi? Rasanya semua harus bersepakat bahwa jawabannya adalah iya," kata peneliti TII Sahel Alhabsyi dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

Selengkapnya di sini

4. Menkumham: Peran penting kades-lurah diberikan Paralegal Justice Award

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly menekankan peran penting kepala desa dan lurah dalam penyelesaian perkara atau sengketa antarwarga di wilayahnya diberikan anugerah Paralegal Justice Award 2023.

"Kepala desa dan lurah yang dianugerahi sebagai paralegal Indonesia memiliki peran penting dalam penyelesaian perkara atau sengketa antarwarga di tingkat desa," kata Yasonna usai acara agenda malam anugerah Paralegal Justice Award 2023 di Jakarta, Kamis malam.

Selengkapnya di sini

5. Ketua MA dorong kades dan lurah jadi "non-litigation peacemaker"

Ketua Mahkamah Agung (MA) Syarifuddin mendorong kepala desa (kades) dan lurah menjadi non-litigation peacemaker atau juru damai untuk menyelesaikan permasalahan antarwarga di wilayahnya.

Syarifuddin dalam sambutannya pada malam penganugerahan Paralegal Justice Award 2023 di Jakarta, Kamis (1/6), mengatakan bahwa kades dan lurah memiliki peran yang penting untuk menjaga keamanan dan ketertiban warga.

Selengkapnya di sini