PPLIPI fasilitasi pelaku usaha ultra mikro agar terakses perbankan

Jakarta (ANTARA) - Perhimpunan Perempuan Lintas Profesi Indonesia (PPLIPI) kembali memfasilitasi pelaku usaha ultra mikro di Jakarta, Bekasi dan Tangerang agar terakses lembaga keuangan dan perbankan.

"Salah satu kendala pelaku usaha ultra mikro adalah permodalan setiap harinya hanya Rp200 hingga Rp300 ribu sehingga lembaga keuangan atau perbankan jarang menyentuhnya," kata Ketua PPLIPI Indah Surya Dharma Ali dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.

Pengurus dan anggota PPLIPI menghimpun dana serta mencarikan sponsor untuk memberdayakan pelaku usaha ultra mikro agar dapat mengembangkan diri

"Memang untuk satu kali program jangkauannya tidak banyak, menyasar 400 pelaku usaha ultra mikro yang berprofesi sebagai pedagang keliling, pemilik warung dan pedagang kecil lainnya," katanya.

Selama tujuh tahun program ini digulirkan, PPLIPI sudah menjangkau 6.500 pelaku usaha ultra mikro dalam bentuk hibah permodalan yang saat ini besarannya Rp500 ribu per pelaku usaha.

Tak hanya itu, PPLIPI juga senantiasa menyiapkan program pelatihan tujuannya agar pelaku usaha bisa naik kelas dan mandiri.

Targetnya, para pelaku usaha binaan PPLIPI bisa meraih pendanaan minimal program pemerintah dari Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Tak hanya itu, agar pelaku usaha bisa naik kelas, anggota PPLIPI juga melakukan monitoring yang bisnisnya dinilai sukses maka tahun depan akan ditambah modalnya.

"Bahkan ada pelaku usaha binaan kami yang sudah mendapatkan modal usaha sampai lima kali," kata Indah.

Namun bagi pelaku usaha yang tidak memanfaatkan bantuan permodalan untuk kepentingan usahanya atau malah digunakan untuk tujuan konsumtif maka PPLIPI bersikap tegas dengan tidak memperpanjang kemitraan anggota binaannya itu.

Sebelumnya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), I Gusti Ayu Bintang Darmawati saat peringatan HUT Ke-7 PPLIPI mengatakan, mayoritas pengusaha ultra mikro merupakan perempuan sehingga yang dilakukan PPLIPI dengan memberikan pendampingan patut mendapat apresiasi.

Menurut dia, dari 65 juta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sebanyak 64 juta merupakan perempuan.

Terkait hal itu, Menteri PPPA meminta agar pendampingan PPLIPI terhadap pelaku usaha ultra mikro dapat terus ditingkatkan sebagai bentuk kemandirian yang pada akhirnya menghapuskan kekerasan terhadap perempuan.

Dia memperkirakan hampir 50 persen kasus kekerasan menimpa perempuan sehingga dengan meningkatnya kemampuan ekonomi kasus seperti ini dapat ditekan.