Pemprov DKI perbaiki kualitas udara dari transformasi Transjakarta

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperbaiki kualitas udara dimulai dari transformasi bus Transjakarta menggunakan bahan bakar listrik karena dinilai lebih ramah lingkungan.

Ketua Kelompok Lingkungan Hidup dan Ruang Terbuka Hijau Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Silvana Tarigan mengatakan isu kualitas udara penting untuk dibicarakan saat menghadiri Konferensi Internasional untuk Iklim dan Udara Bersih 2023 yang diselenggarakan di Kantor PBB Bangkok, Thailand.

"Kita punya kegiatan strategis daerah, salah satunya dengan transformasi bus Transjakarta dulu, kami sebetulnya ingin semua juga, termasuk mobil pribadi, tetapi sementara ini kita ikat dulu di busway, tahun ini kita mewajibkan 100 bus harus ganti ke (bahan bakar, red.) listrik," katanya pada diskusi tentang kualitas udara yang diikuti secara daring di Jakarta, Rabu.

Ia mengatakan transformasi untuk memperbaiki kualitas di DKI Jakarta dan Jabodetabek juga akan dilakukan dengan membuat kebijakan internal untuk mengganti bahan bakar kendaraan para pejabat dengan tenaga listrik.

Namun, ia juga menuturkan bahwa transformasi ini belum bisa diukur dan membutuhkan saran dari para akademisi, para pemangku kepentingan dan komunitas demi kelancaran program yang lebih baik.

"Ukuran (berkurang polusi udaranya, red.) seberapa, belum bisa dihitung karena sekarang belum terimplementasi dan belum terukur, mungkin kalau volumenya lebih banyak, bisa diukur seberapa jauh pengurangannya (emisi, red.)," kata dia.

Dalam Konferensi Internasional yang dihadiri Silvana juga dibentuk Komunitas Praktisi Asia Tenggara untuk udara bersih untuk kolaborasi antarlembaga, para pemangku kepentingan dan komunitas untuk memperbaiki kualitas udara, termasuk di Indonesia.

"Pertemuan pemerintah provinsi dengan negara lain dalam konferensi ini sangat menarik, karena biasanya kami hanya bertemu dengan Jabodetabek saja, ternyata setelah ketemu dengan para pemangku kepentingan, bukan hanya dari pemerintah, jadi banyak wawasan untuk menyelesaikan masalah ini bersama-sama," ujar dia.

Dia juga menuturkan beberapa regulasi didengarkan bersama peserta forum se-Asia Tenggara dan ada permasalahan yang sama, yakni polusi udara tidak hanya terjadi di Jakarta, tetapi juga di negara-negara Asia Tenggara lainnya.

"Kami belajar juga dengan pemerintah negara lain, bagaimana peran pemerintah untuk bersama-sama dengan stakeholders (pemangku kepentingan) lainnya, apakah itu akademisi atau organisasi nirlaba, agar kebijakan itu sinkron dengan apa yang dibutuhkan teman-teman komunitas yang ada di sini (Asia Tenggara, red.)," katanya.

Ia mengatakan perbaikan kualitas udara yang dilakukan oleh pemerintah daerah sudah cukup baik, tetapi masih ada banyak hal yang harus ditingkatkan.

"Dengan adanya komunitas seperti ini, apalagi banyak negara yang hadir di sini, wawasan kita bisa lebih luas, bahwa pemerintah harus menjadi bagian penting dalam persoalan polusi udara, karena masalah ini adalah masalah kita, masalah bumi yang perlu kita selesaikan bersama-sama," tuturnya.