BP3OKP akan fokus kawal pemenuhan kebutuhan masyarakat Papua

Kami lebih mengutamakan sekarang untuk melayani yang terdampak

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) untuk sementara akan fokus mengawal pemenuhan kebutuhan masyarakat Papua yang terdampak konflik keamanan akibat ulah Kelompok Separatis Teroris (KST).

"Kami lebih mengutamakan sekarang untuk melayani yang terdampak," ujar Anggota BP3OKP perwakilan Provinsi Papua Pendeta Albert Yoku usai mengikuti rapat koordinasi dengan Kantor Staf Presiden di Jakarta, Rabu.

Albert yang juga dipercaya sebagai koordinator enam anggota BP3OKP perwakilan wilayah Papua mengatakan pemenuhan kebutuhan rakyat Papua yang terdampak aksi KST tidak kalah penting dari penanganan aksi-aksi teror termasuk penyanderaan yang dilakukan KST.

"Karena yang terdampak ini lebih banyak. Dari pada (hanya) fokus pada masalah itu (aksi KST), terus biarkan rakyat menderita lapar, kesejahteraan tidak diurus dan sebagainya, lebih baik kita (juga) tangani rakyat banyak itu," kata dia.

Sedangkan untuk urusan keamanan dia mempersilakan pemerintah pusat melalui TNI/Polri untuk terus melakukan pendekatan keamanan secara lunak, misalnya dengan Operasi Damai Cartenz di mana TNI/Polri turun ke masyarakat membantu mengajar sebagai guru hingga menolong penggarapan kebun dan peternakan masyarakat.

"Jadi lebih soft, membangun kemanusiaan yang damai," kata dia.

Secara khusus Albert mengatakan tugas BP3OKP adalah menginventarisasi hal-hal yang menjadi hambatan dan sumbatan percepatan pembangunan Papua dan melaporkannya kepada Wakil Presiden selaku Ketua BP3OKP.

Sebagai prioritas jangka pendek, BP3OKP salah satunya akan mengawal terpenuhinya kebutuhan masyarakat Papua yang terdampak konflik keamanan dan konflik sosial.

Dia mencontohkan di Kabupaten Nduga, selaku salah satu kabupaten yang menjadi wilayah rawan KST, terdapat 32 distrik di mana pada 16 distrik di antaranya masyarakatnya sudah mengungsi akibat dampak ketidaknyamanan atas aksi KST.

"Sehingga nanti akan dilakukan inventarisasi oleh BP3OKP, dan akan kami laporkan ke Setwapres, juga kepada kementerian/lembaga, supaya langkah-langkah penanganan kemanusiaan secara bantuan sosial baik kesehatan, pendidikan maupun pakaian layak pakai atau makanan dan sebagainya, supaya bisa tersedia bagi yang terdampak konflik keamanan," ujar dia.

Pada kesempatan itu Albert juga mengajak masyarakat Papua, termasuk tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat untuk bergandeng tangan menerima program percepatan yang diterapkan pemerintah, demi kesejahteraan seluruh masyarakat di Tanah Papua.

"Kiranya melalui BP3OKP ada banyak kemajuan yang bisa dicapai," jelasnya.