ESDM terus genjot program dekarbonisasi dukung capaian NZE 2060

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus menggenjot program-program dekarbonisasi untuk mendukung capaian target net zero emission (NZE) 2060.

"Program dekarbonisasi yang sedang didorong oleh Kementerian ESDM adalah pemanfaatan EBT baik PLTA, PLTS, panas bumi, biomassa maupun hidrogen," kata Staf Ahli Menteri ESDM Bidang Perencanaan Strategis Yudo Dwinanda Priaadi saat sambutan mewakili Menteri ESDM Arifin Tasrif dalam acara Jakarta Energy Forum (JEF) 2023 Energy Transition During Global Crisis di Jakarta, Rabu.

Adapun, kata Yudo, program-program lainnya, yakni pembangunan 20,9 gigawatt (GW) pembangkit listrik tenaga energi baru terbarukan (PLT EBT) sampai dengan 2030 berdasarkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL)-PLN, tidak ada penambahan pembangunan PLTU mulai tahun 2030, konversi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) ke PLT Gas dan PLT EBT.

Selanjutnya, biomass cofiring di PLTU, eksplorasi panas bumi oleh pemerintah, mandatori biofuel B35, percepatan program kendaraan listrik, pengembangan teknologi carbon capture storage dan carbon capture utilization and storage (CCS/CCUS), dan energi efisiensi melalui pengembangan standar kinerja energi.

Lebih lanjut, ia mengatakan untuk mendukung green industry atau industri hijau juga dilakukan melalui program renewable energy based industrial development.

"Jadi, kami bangun industrinya habis itu akan di- power up oleh pembangkit yang green yang clean ini istilahnya rewenable energy based industrial development," ujar Yudo.

Dalam kesempatan tersebut, ia mengatakan bahwa Pulau Papua memiliki potensi yang sangat besar untuk pengembangan industri hijau. Namun, potensi energi terbarukan di sana belum sepenuhnya dikembangkan dan dimanfaatkan.

"Selain pengembangan green industry di Pulau Kalimantan, Pulau Papua memiliki potensi yang sangat besar bagi pengembangan green industry ke depan. Hal ini mengingat Pulau Papua memiliki potensi EBT sekitar 381 gigawatt terutama surya dan hidro yang dapat menjadi modal dalam pengembangan green indusrty," kata Yudo.

Menurutnya, transisi energi melalui energi bersih tidak dapat dilaksanakan oleh pemerintah sendiri, namun diperlukan juga peranan dari para stakeholder baik instansi pemerintah, BUMN, swasta, akademisi maupun asosiasi.

"Peran badan usaha dapat memanfaatkan EBT seperti PLTS atap di sarana perkantoran rooftop. Di samping itu, sektor swasta dapat berkontribusi melalui pengembangan-pengembangan EBT manufacturing peralatan-peralatan pendukung EBT," ujar Yudo.