Pemprov Jatim siap selesaikan rekomendasi BPK usai terima opini WTP

Opini WTP kali ini juga terasa sangat istimewa karena seluruh kabupaten/kota juga berhasil memperoleh opini WTP atas LHP LKPD 2022

Surabaya (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Timur siap bersinergi dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam menyelesaikan rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas pemeriksaan LKPD 2022 usai menerima predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP).

"Dari catatan dan rekomendasi dari BPK RI, Pemprov Jatim akan melakukan langkah percepatan rekomendasi tindak lanjut dari temuan BPK RI untuk seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Jatim," ujar Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dalam keterangan tertulisnya di Surabaya, Rabu.

Khofifah juga memastikan bahwa Pemprov Jatim bersama kabupaten/kota berkomitmen melakukan percepatan serta menindaklanjuti seluruh catatan rekomendasi dari BPK RI, baik untuk pemprov maupun pemkab dan pemkot.

Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kembali memberikan predikat opini WTP pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemprov Jatim Tahun Anggaran 2022.

Opini WTP tersebut diberikan oleh Anggota V BPK RI Ahmadi Noor Supit kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Ketua DPRD Jatim Kusnadi di hadapan seluruh anggota DPRD pada sidang paripurna di Gedung DPRD Jatim di Surabaya, Selasa (30/5).

Kembali diperolehnya opini WTP Pemprov Jatim ini mencatatkan delapan kali berturut-turut sejak Tahun 2015 dan merupakan kali ke 12 sejak tahun 2010.

Hal ini, kata Khofifah, tentunya semakin membuktikan bahwa kinerja Pemprov Jatim selama ini telah berjalan transparan dan akuntabel.

Selain itu, hasil positif tersebut melengkapi capaian pemerintah daerah di wilayah Jatim yang seluruhnya 38 kabupaten/kota dan pemprov memperoleh opini WTP atas LHK LKPD 2022.

Menurut orang nomor satu di Pemprov Jatim tersebut, capaian tersebut menjadi momentum baik bagi seluruh pemerintah daerah di Jatim meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan lebih transparan dan akuntabel.

"Opini WTP kali ini juga terasa sangat istimewa karena seluruh kabupaten/kota juga berhasil memperoleh opini WTP atas LHP LKPD 2022," kata gubernur perempuan pertama di Jatim tersebut.

Khofifah juga menyampaikan terima kasih pada BPK yang bekerja secara marathon mengawal pengelolaan keuangan daerah agar tetap berada pada koridor hukum dan seluruh LKPD dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku.

Lebih lanjut, Khofifah juga menambahkan ada peran penting DPRD Jatim yang menjadi mitra utama dalam pengelolaan APBD sehingga tujuan utama dari pengelolaan keuangan daerah dapat tercapai sesuai dengan harapan.

Termasuk, lanjut dia, para pemangku kebijakan lain yang berkontribusi positif dalam pelaksanaan pengelolaan APBD Jatim.
Baca juga: Gubernur Jatim: Apresiasi WTP harus tingkatkan akuntabilitas keuangan
Baca juga: Jatim Raih Opini WTP dari BPK atas LKPD TA 2021