Penyaluran KJP Plus dan KJMU terkendala pencetakan buku tabungan

"KJP itu memang seperti gaji. KJP itu, misal, tahun ini ada sekian ribu siswa, terus ada yang lulus, nggak dapat lagi KJP dong?," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Syaefuloh Hidayat di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Selasa.

Kemudian ada siswa baru yang mau mendapat KJP itu adalah penerima baru yang harus disiapkan mekanisme perbankan. "Menyiapkan buku tabungannya, menyiapkan KJP-nya, maka kemudian itulah yang didistribusi. Itu yang perlu waktu," kata Syaefuloh.

Ia menegaskan, proses pencetakan buku oleh Bank DKI untuk seluruh penerima baru KJP Plus atau KJMU dilakukan secara bertahap dan memerlukan waktu yang lama.

Baca juga: Siswa kurang mampu di DKI dibantu melalui KJP Plus

"Posisinya di Bank DKI Rp197 Miliar karena tadi prosesnya kan kita harus distribusi kartu ATM, KJP ke siswa dan itu tidak bisa dilakukan sehari sekaligus," katanya.

Menurut dia, ini hanya masalah proses penyaluran KJP yang dilakukan secara bertahap kepada para penerima. "Itu kan jumlahnya ribuan, jadi yang kita beri itu totalnya 800 ribu siswa, bayangkan segitu banyak kita harus teliti, harus hati-hati, kemudian kita berikannya secara bertahap," kata Syaefuloh.

“Posisi 28 Mei (2023) dari Rp197 miliar yang belum selesai, Rp133 miliar sudah kita salurkan, artinya kan sekitar Rp60 miliar lagi," katanya.

Baca juga: DKI tindaklanjuti anggaran KJP Plus dan KJMU dalam 60 hari

Mudah-mudahan dalam satu dua minggu ke depan ini selesai. "Jadi tidak ada namanya kerugian sama sekali," kata Syaefuloh.

"Saya mohon dibantu juga untuk diedukasi untuk masyarakat mengenai KJP dan KJMU," katanya.

Yang paling utama Pemprov DKI memiliki komitmen untuk memberikan bantuan dalam rangka memberikan dan memastikan pelayanan pendidikan untuk semua warga Jakarta.
Baca juga: BPK temukan Rp197,55 miliar tidak tersalurkan untuk KJP Plus dan KJMU