Penyehatan dapat dilakukan melalui pembenahan pola rekrutmen calon anggota legislatif, pelurusan `platform` politik untuk kepentingan bangsa dan negara, dan pemberian ruang bagi masyarakat untuk mengontrol partai politik (parpol),"Yogyakarta (ANTARA News) - Partai politik di Indonesia perlu disehatkan untuk mengantisipasi dan mencegah korupsi, kata pakar hukum dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Nandang Sutrisno PhD.
"Penyehatan dapat dilakukan melalui pembenahan pola rekrutmen calon anggota legislatif, pelurusan `platform` politik untuk kepentingan bangsa dan negara, dan pemberian ruang bagi masyarakat untuk mengontrol partai politik (parpol)," katanya di Yogyakarta, Minggu.
Menurut dia, berbagai langkah penyehatan itu tentu harus dimulai dengan kemauan serius masing-masing internal parpol, sehingga dalam prosesnya mampu menjadikan parpol sebagai roh demokrasi yang berkualitas.
"Hal itu penting, karena korupsi yang dilakukan di antaranya untuk menjaga agar parpol tersebut bertahan dan siap berkompetisi secara finansial di arena demokrasi 2014," katanya.
Ia mengatakan untuk mencari biaya kampanye tidak mudah. Cara yang paling mudah adalah dengan melakukan jual beli kekuasaan yang ditempuh melalui jalan korupsi.
"Kondisi itu didukung oleh lemahnya penegakan hukum khususnya dalam vonis pengadilan yang ringan, sehingga menjadikan oknum parpol tidak jera untuk melakukan korupsi," kata Wakil Rektor I Universitas Islam Indonesia (UII) itu.
Pakar hukum tata negara UII Dr Ni`matul Huda mengatakan parpol yang diidentifikasikan sebagai pilar demokrasi tampaknya kini telah berubah arah menjadi pilar korupsi.
"Mendekati Pemilihan Umum (Pemilu) 2014, skala korupsi oknum parpol cenderung masif dan sulit dicegah. Pola korupsi parpol yang tersistem menjadi salah satu kendala serius penegak hukum mengungkap gurita korupsi di Indonesia," katanya.
Menurut dia korupsi yang sistematis banyak terjadi di tubuh parpol karena parpol yang mempengaruhi kebijakan sehingga pola korupsi tersistem dengan baik.
"Parpol merupakan alat kekuasaan, maka kekuasaan dalam terminologinya cenderung disalahgunakan. Apalagi menjelang Pemilu 2014 parpol harus memiliki kas untuk logistik pemilu," katanya.
Ia mengatakan yang lebih parah adalah saat ini banyak orang melihat parpol sebagai gudang uang yang bisa menjanjikan setiap orang hidup bermewah-mewahan.
Kesan tersebut dibarengi dengan tingkah laku oknum parpol di legislatif yang secara terang-terangan menyalahgunakan uang negara untuk menghidupi partainya.
"Selain itu `platform` parpol yang masih ambigu dengan tidak memperhatikan kepentingan bangsa dan negara juga menjadi salah satu penyebab lahirnya korupsi di tubuh partai," katanya.
(ANT)
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2013
