Yang salah dihukum dan tidak ada tebang pilih dalam pemberantasan korupsi"
Monrovia (ANTARA News) - Pada berbagai forum dunia termasuk pertemuan Panel Tingkat Tinggi PBB di Monrovia, Liberia, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selalu menegaskan bahwa "good governance" dan pemberantasan korupsi adalah syarat pembangunan bangsa.
"Namun dalam pemberantasan korupsi dan penciptaan pemerintahan yang bersih di Indonesia bukan karena perintah dunia, tapi itu agenda kita," katanya dalam keterangan pers di Monrovia, Jumat malam waktu setempat (Sabtu pagi WIB), sebelum melanjutkan kunjungan ke Nigeria.
Menurut Presiden, pemberantasan korupsi menjadi agenda pemerintahannya.
"Yang salah dihukum dan tidak ada tebang pilih dalam pemberantasan korupsi," tegas Presiden menjawab pertanyaan Antara mengenai komunike Monrovia yang mengkaitkan perang melawan korupsi sebagai bagian dari pengentasan kemiskinan sejagat.
SBY mengatakan korupsi bukan hanya terjadi di negara berkembang, tapi juga di negara maju.
Perusahaan multinasional yang melakukan korupsi dan suap, kata Presiden, mendapat sanksi yang tidak ringan di negara maju.
"Ada negara yang jadi tempat pelarian koruptor, ada juga yang jadi tempat pencucian uang. Jadi perlu kerjasama PBB untuk memerangi itu. Kita ikut barisan itu," katanya.
Presiden mengatakan perlu waktu yang tidak sebentar untuk membuat sistem yang mencapai pemerintahan bersih. "Hong Kong 15 tahun, Indonesia belum 15 tahun," kata Presiden memberi contoh.
Pembagian kekuasaan di Indonesia semakin konflik, bukan hanya antara eksekutif, legislatif dan yudikatif yang berbagi kekuasaan, tapi juga antara pemerintah pusat dan daerah.
"Jalan masih panjang. Tapi tata kelola pemerintahan yang bersih, Insya Allah, akan terwujud dan kemiskinan bisa diberantas," demikian Presiden.
(A017*BAC/O001)
Editor: Copywriter
Copyright © ANTARA 2013
