Surabaya (ANTARA News) - Manajemen PT Lapindo Brantas Inc. menyatakan, untuk menutup sumber semburan gas bercampur lumpur panas di lokasi pengeboran gas Banjar Panji (BPJ) I Desa Siring, Porong, Sidoarjo, diperlukan waktu sekitar dua bulan. "Yang terpenting adalah menutup sumber perut bumi, dan apabila semua all out diperlukan waktu sekitar dua bulan sejak awal Juni," ujar Manajer Umum PT Lapindo Brantas Inc, Rawindra, ketika dengar pendapat dengan Komisi D DPRD Jatim, Senin. Rawindra mengemukakan hal itu ketika menjawab pertanyaan Wakil Ketua Komisi D DPRD Jatim dari Fraksi PDIP, Bambang Suhartono, yang juga pimpinan rapat, yang menanyakan kapan penanganan semburan lumpur bisa teratasi secara tuntas. Rawindra yang didampingi Vice President, Yuliati dan General Manager, Imam Agustino, mengaku sudah mempunyai jadwal yang terencana untuk proses penutupan tersebut namun tidak bisa dijelaskan dalam forum dengar pendapat karena terlalu teknis. Dia mengatakan sepanjang sejarah pengeboran di dunia semua masalah pengeboran bisa diatasi, hanya masalah waktu saja, karena itu pihaknya minta ada team work yang baik dalam mengatasi bencana yang terjadi di Sidoarjo tersebut. Rawindra juga membenarkan pendapat Bambang Suhartono yang mengatakan kalau lumpur yang dikeluarkan mencapai 5.000 meter kubik per hari. "Itu estimasi kasar karena kami telah menancapkan tongkat di sawah untuk mengukur kenaikan per hari," katanya. Tentang penyebab semburan lumpur tersebut, dia mengatakan selama dua minggu dari kejadian tersebut belum bisa disimpulkan penyebabnya karena masih dianalisa, sementara itu hingga kini Lapindo masih mencari pakar terbaik di bidangnya. Sementara itu General Manager PT Lapindo Brantas Inc, Imam Agustino mengatakan, pihaknya sudah turun tangan untuk mengatasi masalah tersebut. "Namun kami tetap butuh dukungan, ini masalah bersama, diluar kuasa kami," katanya. Pihaknya tidak bisa langsung ke lapangan karena masyarakat yang datang ke lokasi bukan 100 persen warga setempat. "Kami akan bertanggung jawab terhadap kerugian materiil yang ada, kalau kami diadili siapa yang menyelesaikan," katanya. Kritik pedas terhadap manajemen Lapindo dalam menangani musibah ini disampaikan oleh perwakilan warga Siring, Muhammad Mirdasy, yang juga anggota Komisi B DPRD Jatim. "Cukup banyak janji Lapindo, tapi fakta di lapangan tidak terealisasi. Posko Lapindo harus jelas, kalau takut didemo bisa minta bantuan pengamanan dari polisi. Lapindo menjanjikan tiga pompa air, yang datang cuma satu," tegas putra tokoh Muhammadiyah, KH Abdurrahim Nur ini. Mirdasy mengatakan, Bupati Sidoarjo sudah tidak mampu lagi menangani musibah ini sehingga perlu ditangani oleh pusat atau propinsi. "Di Sidoarjo ada 20 sumur yang ditangani Lapindo, saya minta semua ditutup dulu, tenaganya dikerahkan ke Porong semua," katanya.(*)

Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2006