Hijra Bank targetkan dana pihak ketiga Rp500 miliar pada 2023

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) Hijra Alami atau Hijra Bank menargetkan dana pihak ketiga (DPK) mencapai Rp500 miliar pada 2023.

“Tahun ini target DPK capai Rp300 miliar hingga Rp500 miliar,” kata Co-founder Hijra Bank Dima A Djani di Jakarta, Senin.

Untuk mencapai target tersebut, Hijra Bank berencana fokus pada pengembangan sistem perbankan digital atau digital banking dan inovasi produk yang ditawarkan.

Salah satu produk yang akan didorong oleh Hijra Bank adalah Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Syariah. Dima mengatakan minat masyarakat terhadap KPR Syariah makin tinggi. Oleh karena itu, tabungan masyarakat untuk membayar cicilan KPR Syariah akan turut mendongkrak DPK Hijra Bank.

Adapun jumlah DPK yang tercatat hingga kuartal I-2023 berada di kisaran Rp100 miliar. Menurut Dima, dana tersebut didorong oleh dana deposito dan tabungan wadiah.

“Kami pacu likuiditas dari dana murah atau CASA (Current Account Saving Account). Karena DPK kami juga sudah naik lumayan signifikan dan FDR (Financing Deposit Ratio) masih berada di level yang cukup rendah, jadi masih ada ruang untuk meningkatkan pendanaan dan mencapai target bisnis,” jelas Dima.

Sejak diluncurkan pada Desember 2022 lalu, platform digital Hijra Bank telah meningkatkan pertumbuhan pengguna hingga tiga kali lipat. Atas pertumbuhan tersebut, pembiayaan yang disalurkan oleh Hijra Bank juga tumbuh mencapai 200 persen bila dibandingkan tahun sebelumnya.

Meski pembiayaan meningkat, namun perusahaan mengaku rasio pembiayaan bermasalah (Non Performing Financing/NPF) mengalami perbaikan yang signifikan. Hijra Bank meyakini capaian tersebut menjadi sinyal bahwa kualitas pembiayaan yang disalurkan mengalami peningkatan yang positif.

Selain itu, perusahaan juga mencatat peningkatan laba lebih dari 200 persen secara tahunan (year-on-year). Aset perusahaan juga mengalami pertumbuhan dengan capaian hingga 200 persen pada akhir tahun 2022.

Baca juga: Hijra Bank bidik 1 juta pengguna pada 2024