Jangkauan program pencegahan penyakit jantung diperluas ke posyandu

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kesehatan memperluas jangkauan program promotif dan preventif untuk mencegah penyakit jantung sampai ke tingkat posyandu.

Sebagaimana dikutip dalam siaran pers kementerian di Jakarta, Sabtu, sebelumnya layanan skrining yang meliputi pemeriksaan profil lipid dan hipertensi hanya disediakan di puskesmas.

Namun, pemerintah kemudian memperluas jangkauan pelayanan dengan menyelenggarakan pemeriksaan untuk mengidentifikasi gangguan jantung di posyandu.

"Untuk skrining jantung, tidak lagi hanya fokus di puskesmas, kami turunkan ke level posyandu," kata Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono saat membuka 32nd Annual Scientic Meeting of the Indonesian Heart Association di Jakarta, Jumat (26/5).

Ia mengatakan, langkah itu dilakukan karena jumlah puskesmas hanya 10.000 sedangkan posyandu jumlahnya mencapai 300.000 di seluruh wilayah Indonesia.

"Jumlah posyandu ini bisa mengover dan mengidentifikasi penyakit jantung lebih cepat," katanya.

Menurut dia, perluasan jangkauan pelayanan skrining untuk mendeteksi dini gangguan jantung didukung dengan penyediaan tenaga kesehatan.

Kementerian Kesehatan memberikan pelatihan kepada 1,5 juta kader kesehatan untuk mendeteksi dini faktor risiko penyakit jantung serta melatih dokter umum dan perawat melakukan pemeriksaan elektrokardiogram atau EKG, prosedur medis untuk mengecek fungsi jantung.

"Deteksi dini jantung sangat penting dilakukan untuk menekan faktor risiko penyakit jantung. Kami dorong agar ini bisa masuk ke dalam BPJS Kesehatan," kata Dante.

Pemerintah mengupayakan perluasan manfaat Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sehingga mencakup layanan deteksi dini penyakit jantung.

Selain itu, pemerintah menambah fasilitas pelayanan kesehatan rujukan penanganan penyakit jantung.

Wakil Menteri Kesehatan mengatakan bahwa saat ini baru ada 40 rumah sakit yang mampu melakukan kateterisasi jantung di 514 kabupaten dan kota.

Oleh karena itu, pemerintah pusat bekerja sama dengan pemerintah daerah serta pengelola rumah sakit nasional dan internasional untuk membantu 150 rumah sakit untuk memenuhi kebutuhan alat kesehatan.

Kementerian Kesehatan juga menandatangani kesepakatan kerja sama dengan 24 pemerintah provinsi untuk mengembangkan pelayanan rumah sakit umum daerah serta menjalankan pengampuan tindakan intervensi dan pembedahan jantung di 37 rumah sakit.

"Dengan distribusi yang merata dan optimalisasi jejaring rumah sakit nasional, ditargetkan seluruh daerah di Indonesia bisa melakukan kateterisasi pada 2027 dan sekitar 50 persen ditargetkan rampung pada 2024," kata Wakil Menteri Kesehatan.

Penyakit jantung merupakan penyakit penyebab kematian yang penanganannya membutuhkan biaya besar.

The Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) melaporkan pada tahun 2019 sebanyak 245.343 pasien meninggal karena penyakit jantung koroner dan 50.620 pasien meninggal karena penyakit jantung hipertensi di Indonesia.

Menurut data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan pada tahun 2022 penanganan penyakit jantung menghabiskan biaya hingga Rp12,14 triliun.