Saat berdiskusi di TBBM Kertapati, Eman mengutarakan badan usaha perlu berkomunikasi dengan intensif dengan BPH Migas. "Jaga pasokan. Kawal kuota yang ada, seperti JBT (jenis BBM Tertentu) di Sumatera Selatan," tegasnya.
Bukan tanpa alasan Eman meminta hal tersebut. Pasalnya, adanya kecenderungan konsumsi BBM yang meningkat jelang pelaksanaan Pemilu 2023. "Ini harus menjadi perhatian kita semua, agar tidak terjadi hal-hal negatif yang mengganggu keamanan masyarakat", tambah Eman.
Ungkapan senada disampaikan Halim, menurutnya hubungan baik perlu terus dibangun dan dijaga bersama. "Antara BPH Migas dan badan usaha yang di tunjuk Pemerintah untuk menyediakan dan menyalurkan BBM," terangnya.
Badan usaha diminta untuk melaporkan ke BPH Migas, apabila ditemukan penyelewengan atau penyalahgunaan BBM. "Segera dilaporkan ke BPH Migas," ucapnya.
Selain itu, ia juga mengimbau, apabila ada sinyal untuk penambahan kuota atau terjadi potensi penambahan kuota di kabupaten/kota agar segera disampaikan kepada BPH Migas. "Kita bersama-sama mencari jalan keluarnya," ujar Halim.
Halim juga meminta agar BBM, terutama Biosolar, yang di produksi di Refinery Unit III Plaju dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah.
Sementara, Executive General Manager PT Pertamina Patra Niaga Region Sumatera Bagan Selatan (Sumbagsel) M. Zibali menyambut baik kehadiran BPH Migas dan berharap komunikasi yang sudah terjalin dengan BPH Migas terus di tingkatkan. Ia juga menjelaskan bahwa program Subsidi Tepat sudah dilaksanakan sejak tahun lalu dan berharap dukungan BPH Migas dalam mengawal program BBM 1 Harga di wilayah Sumbagsel.
General Manager Refinery Unit (RU) III Yulianto Triwibowo menyampaikan, RU III Plaju merupakan kilang tertua di Indonesia. Selain itu, RU III Plaju memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan energi tanah air.
Pewarta: PR Wire
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2023
