Kesepakatan itu tercapai setelah pembicaraan berbulan-bulan dan di tengah tekanan dari pemerintah-pemerintah EU terhadap Brussels untuk mengamankan perubahan di kontrak tersebut karena melimpahnya dosis vaksin COVID-19 secara global dan rendahnya permintaan untuk vaksin penguat.
Beberapa pemerintah negara Eropa telah memusnahkan dosis-dosis vaksin.
Kontrak yang telah diubah itu sesuai dengan kebutuhan yang berubah-ubah, kata Komisaris Kesehatan EU Stella Kyriakides dalam sebuah pernyataan.
Selama lebih dari dua bulan, Kyriakides telah mendesak negara anggota EU untuk menerima amendemen kontrak yang dinegosiasikan oleh Komisi Eropa.
Baca juga: Pakar kesehatan kemukakan analisa mengapa WHO belum akhiri pandemi
Komisi itu melalui sebuah pernyataan pada Jumat mengatakan beberapa negara anggota telah memutuskan untuk keluar dari kesepakatan yang telah diubah itu tanpa menyebutkan nama negara-negara itu.
Negara-negara itu akan tetap terikat dengan kontrak yang berlaku saat ini, demikian pernyataan itu. Seorang sumber dari komisi itu mengatakan negara-negara tersebut adalah Polandia dan Hungaria.
Kontrak awal dari perjanjian tersebut ditanda tangani pada Mei 2021.
Dengan kontrak itu, EU berkomitmen membeli 900 juta dosis vaksin dari Pfizer/BioNTech dengan opsi tambahan 900 juta hingga akhir 2023.
Sekitar setengah atau lebih dari 900 juta dosis pertama dari kontrak belum dikirim karena menurunnya permintaan tahun lalu.
Baca juga: LK-PBNU: Masyarakat tetap waspada kendati status COVID-19 dicabut
EU belum mengambil opsi tambahan. Pernyataan dari Komisi Eropa dan Pfizer/BioNTech tidak menjelaskan secara spesifik jumlah pengurangan dosis yang disepakati.
Meski demikian, seorang sumber yang memiliki pengetahuan mengenai negosiasi itu menginformasikan kepada Reuters bahwa perubahan kontrak itu memangkas sepertiga dari sisa dosis yang EU harus beli.
Sumber itu mengatakan negara-negara anggota UE harus membayar biaya untuk setiap dosis yang dibatalkan namun menolak mengatakan berapa biayanya. Perusahaan dan komisi terkait juga menolak memberikan komentar mengenai hal ini.
Kontrak yang telah diubah secara spesifik mengatur EU akan terus memiliki akses ke vaksin yang disesuaikan dengan varian baru segera setelah diizinkan oleh pengawas.
Sumber: Reuters
Baca juga: Indonesia bertransisi dari fase darurat kesehatan akibat COVID-19
Baca juga: Status kedaruratan global COVID berakhir, Malaysia tinjau pedoman
Baca juga: Status darurat COVID-19 berakhir, China tetap anggap virus ini bahaya
Penerjemah: Raka Adji
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2023
