Jakarta (ANTARA) - Pemerintah terus bekerja untuk menyelesaikan peraturan pelaksana Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).
"Perpres tentang Kebijakan Nasional Pemberantasan TPKS, pembahasannya sudah di tingkat empat yang dilakukan antar kementerian lembaga," kata Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kemen-PPPA Nahar dalam acara media talk bertajuk "Kemen-PPPA Kebut Produk Hukum Turunan UU TPKS", di Jakarta, Jumat.
Kemudian PP tentang Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Korban TPKS, juga dalam proses penyelesaian.
"Meskipun ada beberapa catatan tentang, misalnya ada kasus-kasus yang sifatnya sistemik, kejahatan luar biasa, sifatnya politis. Ini yang perlu dipastikan. Ada beberapa kasus yang penyelesaiannya sangat lama, dipengaruhi beberapa faktor," katanya.
Baca juga: KemenPPPA: Kekerasan seksual oleh pelaku keluarga korban perlu atensi
Baca juga: Menteri Bintang optimistis aturan pelaksana UU TPKS bisa rampung Juni
Pemerintah memiliki waktu hingga tahun depan untuk menyelesaikan peraturan pelaksana UU TPKS.
Hal ini mengacu pada Pasal 91 UU TPKS, yang berbunyi "Peraturan pelaksanaan dari UU ini harus telah ditetapkan paling lambat dua tahun terhitung sejak UU ini diundangkan".
UU ini sendiri telah disahkan pada 9 Mei 2022.
Berdasarkan Keppres Nomor 25 dan 26 Tentang Program Penyusunan PP dan Perpres 2023, ada tujuh Peraturan Pelaksana dari UU TPKS yang terdiri dari tiga Peraturan Pemerintah (PP) dan empat Perpres (Peraturan Presiden).*
Baca juga: Pemerintah percepat penyusunan aturan pelaksana UU TPKS
Baca juga: Komnas: Perjuangan UU TPKS masih panjang
Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2023
