"Acara ini, kami harapkan tidak hanya sekedar seremonial, tapi menyamakan persepsi, karena menangani perbatasan memang tidak bisa dikerjakan oleh satu lembaga. Ini adalah kerjaan lintas lembaga dan juga pusat dan daerah, sehingga koordinasi menjadi kata kunci," ujar Tito dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2023 di Hotel Discovery Ancol, Jakarta Utara, Kamis.
Ia menjelaskan dalam mengelola perbatasan tidak dapat dilakukan hanya satu lembaga saja karena merupakan kerjaan lintas lembaga.
Menurut Tito, semua negara mempunyai kepedulian pada perbatasan negaranya sebagai bentuk kedaulatan suatu bangsa.
"Ini menyangkut masalah simbol kedaulatan negara, satu jengkal ada negara asing yang masuk perbatasan berarti adalah ancaman atau tantangan kepada kedaulatan negara secara keseluruhan," jelas dia.
Baca juga: Mendagri: Penyelundup senjata api bisa dihukum mati
Untuk itu, sambungnya, menjaga perbatasan menjadi sangat penting terutama bagi Indonesia. "Sebab Indonesia merupakan salah satu negara terbesar di dunia dan juga negara kepulauan terbesar di dunia yang membuat pengelolaan perbatasan menjadi tidak mudah," tambahnya.
Tito menyebutkan dimensi pertama dari pengelolaan perbatasan harus menjaga batas wilayah sebagai simbol kedaulatan bangsa, sedangkan dimensi kedua adalah kesejahteraan (prosperity).
Meski begitu, ia menginginkan agar prosperity menjadi nomor satu sesuai harapan Presiden Jokowi, yaitu adanya pemerataan pembangunan yang tidak hanya terpusat di tempat-tempat tertentu.
"Di Jawa misalnya, apalagi di kota-kota, tapi juga di daerah perbatasan, supaya ada keadilan," kata Tito.
Baca juga: Mendagri instruksikan kepala daerah siaga hadapi potensi karhutla
Baca juga: Mendagri Tito ungkap asal pasokan senjata KKB di Papua
Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2023
