BSKDN Kemendagri buka pelaporan inovasi daerah lewat aplikasi IID

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri Yusharto Huntoyungo mengatakan bahwa pelaporan data inovasi daerah pada aplikasi Indeks Inovasi Daerah (IID) sudah dibuka mulai Kamis ini.

"Kami sangat mendorong dan memotivasi agar pemerintah daerah semakin intens dalam melakukan pelaporan inovasi daerah," ujar Yusharto dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Pelaporan tersebut, tutur Yusharto, dapat dilakukan melalui evaluasi mandiri dengan memasukkan data ke aplikasi Indeks Inovasi Daerah.

Pengisian data tersebut berkaitan dengan gelaran Innovative Goverment Award (IGA) 2023 yang diselenggarakan BSKDN Kemendagri. Gelaran tahunan tersebut merupakan ajang penghargaan bagi daerah paling inovatif.

Yusharto mengajak seluruh daerah agar dapat melaporkan inovasinya kepada pemerintah pusat melalui BSKDN. Pesan itu disampaikannya dalam kegiatan Sosialiasi Penilaian Inovasi Daerah dan Pemberian Penghargaaan IGA 2023 yang berlangsung secara daring dari Gedung Sadewa BSKDN, Jakarta, Kamis.

Yusharto mengungkapkan secara historis, IGA telah diselenggarakan sejak tahun 2007 dan mulai 2018 gelaran tersebut menggunakan penilaian berbasis IID.

Dia menambahkan penyelenggaraan IGA 2023 akan berbeda dari sebelumnya. Hal ini mengingat Indonesia pada akhir tahun 2023 akan memasuki masa kampanye yang merupakan bagian dari rangkaian kegiatan pemilu serentak 2024.

Oleh karena itu, gelaran IGA 2023 rencananya diselenggarakan lebih awal ketimbang biasanya karena BSKDN berharap penghargaan tersebut diterima oleh kepala daerah definitif.

Pada IGA 2023, BSKDN Kemendagri juga akan memberikan penghargaan tambahan kepada pemerintah daerah sangat inovatif, pemerintah daerah dengan skor tertinggi regional, dan daerah yang paling cepat mengirimkan inovasi dari dibukanya penjaringan pada aplikasi inovasi daerah.

Dalam kesempatan itu, dirinya juga menekankan kepada pemerintah daerah agar dalam proses memasukkan data tetap berpegang pada pedoman teknis.

Tidak hanya itu, Yusharto juga mengingatkan pemerintah daerah agar terus memperhatikan kualitas dan kuantitas dari inovasi yang dilaporkannya. Jangan sampai inovasi yang dilaporkan memiliki nilai kematangan yang rendah, ujarnya.

"Kelengkapan dan kesesuaian data pendukung juga menjadi salah satu kunci untuk mengukur tingkat kematangan suatu inovasi. Oleh karena itu, tolong dipastikan kembali kesesuaian bukti atau data dukung yang terunggah melalui aplikasi (IID) disesuaikan dengan pedoman teknis," ujar Yusharto.