Pj Gubernur Aceh usul pembangunan Infrastruktur di perbatasan negara

“Ini sesuai dengan Perpres 49 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi di Aceh dan Provinsi Sumatera Utara,”

Banda Aceh (ANTARA) - Penjabat Gubernur Aceh Achmad Marzuki mengusulkan penataan kawasan dan pembangunan Infrastruktur di wilayah perbatasan negara di provinsi itu yang meliputi pusat pelayanan utama, pusat pelayanan penyangga dan pusat pelayanan pintu gerbang.

“Ini sesuai dengan Perpres 49 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi di Aceh dan Provinsi Sumatera Utara,” kata Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki dalam Keterangan tertulis diterima di Banda Aceh, Kamis.

Usulan tersebut disampaikannya di sela-sela Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) Pengelolaan Batas Wilayah Negara Dan Kawasan Perbatasan Tahun 2023 yang diselenggarakan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) di Jakarta Utara.

Pihaknya berharap pulau terluar terutama Pulau Rondo dapat segera dibangun infrastruktur meliputi air bersih, dermaga, dan BTS.

Achmad Marzuki yang turut didampingi Penjabat Bupati Aceh Besar Muhammad Iswanto dan Penjabat Wali Kota Sabang, Reza Fahlevi mengatakan sebagai icon perbatasan negara di wilayah paling utara, Pulau Rondo merupakan wilayah Sabang, Provinsi Aceh yang menjadi pulau terluar Indonesia yang terletak di Laut Andaman dan berbatasan dengan wilayah negara India, yaitu Kepulauan Nikobar.

"Pulau ini penting untuk diperhatikan karena sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 49 tahun 2018 terkait Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara," kata Penjabat Gubernur.

Achmad Marzuki juga menyampaikan bahwa ada lima pulau lain yang juga perlu diperhatikan seperti pulau Benggala, Rusa, Pulau Raya, Selaut Besar, dan Pulau Simeuleucut.

“Kelima pulau tersebut perlu pengembangan antara lain Batas Wilayah Negara, Hankam dan Hukum, Ekonomi, dan Kebencanaan,” Katanya.

Pemerintah Aceh siap berkoordinasi dan konsultasi dengan kementerian/lembaga terkait optimalisasi pengelolaan kawasan perbatasan.

Selain itu, pemerintah Aceh juga siap untuk melakukan monitoring dan evaluasi rencana aksi pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan.

”Kami berharap agar Pemerintah Pusat dapat memberikan dukungan agar Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Sabang dan PKSN Lhokseumawe menjadi Pusat Pelayanan Utama. Sementara Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Banda Aceh dan PKN Pidie (Sigli) sebagai Pusat Pelayanan Penyangga dan Pusat Pelayanan Pintu Gerbang yang berlokasi di Lam Reh, Aceh Besar dan Kuala Langsa,” katanya.

Kepala BNPP Tito Karnavian yang juga Menteri dalam Negeri menyampaikan, saat ini pembangunan dan pengembangan kawasan perbatasan fokus pada 222 kecamatan Lokasi Prioritas (Lokpri) di kawasan perbatasan di 54 kabupaten/kota pada 15 provinsi.

Selain itu, terdapat 18 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), 49 Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) dan mengejar target pembangunan 26 Pos Lintas Batas Negara (PLBN).

"Indonesia saat ini telah memiliki 8 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang telah beroperasi dan lima lainnya siap diresmikan, dan menjadi prioritas pak Presiden Joko Widodo," katanya.