Erick sebut bangun smart city di kota lama lebih mahal dari di IKN

Indonesia itu diprediksi penduduknya naik sampai 315 juta

Jakarta (ANTARA) - Menteri BUMN Erick Thohir menyebut ongkos pembangunan smart city di kota-kota yang sudah lama berdiri lebih mahal dibandingkan membangun kota baru dengan infrastruktur terkini seperti di Ibu Kota Nusantara.

“Ketika kita berinvestasi kota-kota baru (smart city) di kota-kota yang sudah ada seperti Jakarta Bandung Surabaya itu ongkosnya akan lebih mahal dibandingkan membangun sebuah kota baru dengan infrastruktur terkini. Itu realitas silakan saja dihitung,” kata Menteri Erick usai menghadiri acara Indonesia-China Smart City Technology & Investment Expo 2023 di Jakarta, Kamis.

Baca juga: Kadin gandeng China akselerasi program 100 Kota Cerdas dan IKN

Erick menuturkan smart city atau kota pintar merupakan bagian dari kehidupan generasi muda yang berharap akan kemudahan dan perubahan. Idealnya, setiap negara memiliki minimal 10 smart city. Namun Indonesia baru mempunyai tiga smart city, yakni Jakarta, Makassar dan Medan.

“Saya melihat di situ Jakarta, Makassar dan Medan yang masuk. Saya juga cukup surprise tapi saya tidak bisa berargumen data itu salah atau benar karena saya hanya membaca laporan data smart city yang ada di dunia dan ada rankingnya,” ucapnya.

Kendati pembangunan smart city di kota-kota lain di Indonesia sangat memungkinkan, ia menuturkan bahwa investasi yang dibutuhkan akan lebih mahal. Oleh karena itu, lanjutnya, pemerintah sangat mendukung pembangunan IKN yang mengusung konsep smart city sekaligus mampu menampung bebas penduduk yang ada di kota-kota besar di Pulau Jawa seperti Jakarta dan Surabaya.

“Indonesia itu diprediksi penduduknya naik sampai 315 juta. Nah pertanyaannya, 30-50 juta (penduduk) yang baru ini mau dibawa ke mana? Apakah dia akan tetap lari ke Jakarta, Surabaya? Kan tidak mungkin," tuturnya.

Erick juga memaparkan empat alasan utama pembangunan IKN harus terlaksana. Pertama, mendorong pemerataan ekonomi daerah yang selama ini terpusat di Pulau Jawa. Kedua, mengurangi pertumbuhan penduduk di kota-kota yang jumlahnya sudah melebihi kapasitas.

“Tidak membebani pertumbuhan penduduk yaitu hanya di kota-kota tua yang akhirnya itu akan menimbulkan kemacetan, pengotoran udara tanpa solusi karena tidak mungkin lagi ditambah, overload sudah," jelasnya.

Kemudian, IKN juga menjadi tempat yang tepat untuk menerapkan teknologi terbaru yang akan membuat Indonesia semakin naik kelas. Serta, mengubah kebiasaan atau kultur.

“Apalagi dengan usia rata rata muda, mereka mendambakan kota baru apalagi sesuatu yang mandatori seperti ibukota yang hijau itulah terobosan Pak Jokowi untuk membangun IKN,” tegasnya.

Baca juga: Indonesia-China Smart City 2023 dukung pengembangan kota pintar RI