Puluhan provinsi berisiko KLB sebab cakupan imunisasi rendah

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kesehatan RI melaporkan puluhan provinsi di Indonesia berisiko mengalami kejadian luar biasa (KLB) sejumlah penyakit tertentu, sebab cakupan vaksinasi yang relatif rendah dari rata-rata capaian nasional.

"Tentunya hal ini sangat mengkhawatirkan dan rentan terjadi KLB. Karena rendahnya cakupan imunisasi pada anak dan bayi mengakibatkan tidak terbentuknya herd immunity, tentunya nanti akan berpotensi terjadinya KLB. Satu kasus saja yang muncul, secara otomatis berstatus KLB," kata Juru Bicara Kementerian Kesehatan RI Mohammad Syahril dalam konferensi pers di Gedung Kemenkes RI Jakarta, Rabu.

Kemenkes melaporkan, capaian Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) di 11 provinsi Indonesia pada 2022 masih dibawah target nasional 90 persen.

Ke-11 provinsi dimaksud adalah Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Maluku, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Utara, Riau, Kalimantan Barat, Papua Barat, Sumatera Barat, Papua, dan Aceh.

Demikian pula dengan capaian Imunisasi Baduta Lengkap (IBL) masih terdapat 17 provinsi di Indonesia yang masih di bawah target imunisasi nasional, dengan capaian tiga terendah, yakni Sumatera Barat, Papua, dan Aceh.

Selain itu, cakupan imunisasi lanjutan lengkap usia sekolah dasar di tahun 2022 menunjukkan sebanyak delapan provinsi belum mencapai target 70 persen. "Bahkan Provinsi Aceh masih di bawah 30 persen," katanya.

Imunisasi lanjutan lengkap di usia sekolah dasar dilihat dari persentase anak usia kelas 6 SD yang sudah mendapatkan imunisasi lanjutan lengkap meliputi satu dosis DT, satu dosis campak rubella dan 2 dosis Td di satu wilayah dalam kurun waktu setahun terakhir.

Kemenkes telah menetapkan target capaian imunisasi lengkap bagi bayi usia 0--11 bulan pada 2023 sebesar 100 persen, dengan target capaian pada trimester pertama 33,3 persen.

"Capaian hingga April 2023 menunjukkan secara nasional di Indonesia baru sebanyak 175 ribu atau 4,02 persen bayi yang mendapatkan imunisasi lengkap di Indonesia," katanya.

Padahal, pemerintah menargetkan cakupan imunisasi lengkap 0--11 bulan sebesar 33,3 persen di bulan April 2023. Tapi belum ada provinsi yang mampu mencapai target tersebut.

Bahkan, ada lima provinsi capaiannya masih di bawah 1 persen, yaitu Maluku, Sumatera Utara, Papua, DI Yogyakarta, dan Aceh, kata Syahril menambahkan.

"Cakupan imunisasi harus digenjot, mengingat mayoritas provinsi di Indonesia memiliki risiko penularan polio, campak, dan difteri yang tinggi," katanya.

Sebanyak 21 provinsi dan 296 kabupaten/kota merupakan wilayah dengan risiko tinggi transmisi polio.

Demikian juga dengan campak, sebanyak 10 provinsi dan 194 kabupaten/kota di Indonesia masuk ke dalam wilayah dengan risiko transmisi campak yang tinggi dan sangat tinggi.

Pada kurun 2022 sampai 2023, kata Syahril, terjadi KLB polio tipe 2 di Indonesia, yakni pada 2022 di Kabupaten Pidie, Aceh Utara, dan Bireuen, dan pada 2023 di Purwakarta Jawa Barat.

Dalam upaya mengejar cakupan imunisasi, Kemenkes menjalankan program pemberian imunisasi tambahan polio, difteri dan campak.

Imunisasi tambahan polio dilakukan di Provinsi Jawa Barat, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Riau. Sementara imunisasi tambahan difteri dilaksanakan di kabupaten Garut, serta imunisasi tambahan campak di provinsi Papua Tengah.

Khusus untuk kanker, akan dilakukan program pemberian vaksinasi HPV secara gratis untuk mencegah angka pengidap kanker leher rahim (kanker serviks) pada wanita.

Vaksin HPV diberikan kepada anak perempuan kelas 5 dan 6 SD. Tahun ini akan diberikan secara merata di 34 Provinsi di Indonesia.

Selain vaksinasi, Kemenkes juga tengah menyiapkan program percontohan untuk pemeriksaan kanker serviks menggunakan metode HPV DNA Test.

Saat ini HPV DNA test dilakukan di lima kota di Provinsi DKI Jakarta, yaitu Jakarta pusat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Utara dan Jakarta Timur.

Dikatakan Syahril, dibutuhkan kerja keras dari berbagai pihak, khususnya pemerintah daerah untuk memastikan capaian imunisasi dapat sesuai dengan target.

“Dengan demikian kita dapat melindungi masa depan generasi penerus bangsa, memastikan anak-anak kita dapat tumbuh dengan baik dan sehat,” ujarnya.