Menurut Suko, masih banyak pemerintah daerah yang tidak memaksimalkan media digitalnya tersebut untuk memberikan edukasi kepada masyarakat dan lebih memanfaatkannya untuk promosi.
"Saya menyarankan lembaga pemerintah daerah ini ikut mengkampanyekan pencegahan hoaks lewat ruang publik digital. Karena saya lihat energi komunikasi di daerah itu lebih promosi kegiatan dan tidak mengajak warganya komunikasi," kata Suko dalam diskusi daring yang diselenggarakan oleh Forum Denpasar 12, Rabu.
Menurut Suko selain gencar memanfaatkan teknologi untuk penanganan hoaks, pemerintah terkhusus yang pemerintah daerah-daerah bisa ambil bagian untuk melawan hoaks dengan pendekatan yang lain salah satunya menanamkan nilai-nilai baik seperti kejujuran, kebenaran, serta empati kepada masyarakat.
Baca juga: Sejumlah langkah Kemenkominfo cegah hoaks politik jelang Pemilu 2024
Melalui ruang-ruang publik digital yang dimiliki setiap Pemerintah Daerah, pemerintah bisa mengajak masyarakat untuk mendapatkan lebih banyak edukasi di samping mengenalkan program-program semata.
Adapun pencegahan hoaks menjelang Pemilu 2024 menjadi penting, karena menurut beberapa laporan ilmiah ditemukan fakta bahwa hoaks isu politik berbahaya bagi ketahanan nasional serta dapat membuat demokrasi menjadi stagnan bahkan mengalami regresi.
Salah satunya seperti laporan dari Jurnal Kajian Lemhanas RI edisi 39 yang dirilis pada 2019 berjudul "Pengaruh Hoaks Politik dalam Era Post-Truth terhadap Ketahanan Nasional dan Dampaknya pada Kelangsungan Pembangunan Nasional" mengungkapkan bahwa hoaks politik terbukti meningkatkan kebencian antar masyarakat dengan isu sensitif seperti suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).
Lalu berdasarkan data yang dihimpun Kemenkominfo, jumlah hoaks isu politik menjelang pemilu memang kerap meningkat di tengah masyarakat dan berpotensi menimbulkan perpecahan di masyarakat.
Baca juga: Wakil Ketua MPR: Literasi tangkal hoaks pada tahun pemilu penting
Pada periode Pemilu 2019 saja, Kemenkominfo mencatat peningkatan hoaks isu politik mulai terjadi setahun sebelum Pemilu berlangsung.
Pada 2018, dari Agustus jumlah temuan hoaks politik yang tadinya berjumlah 14, perlahan meningkat menjadi 18 pada September, 41 temuan pada Oktober, 59 temuan pada November, dan 59 temuan pada Desember. Pada 2019, terdapat 94 temuan pada Januari, dan mulai memasuki peningkatan signifikan pada Februari 2019 dengan 213 temuan.
Puncaknya terjadi sebulan sebelum Pemilu berlangsung yaitu Maret 2019 mencapai 323 temuan hoaks bertemakan isu politik.
Agar hal serupa tidak kembali terulang pada periode Pemilu 2024, maka pencegahan hingga penanganan hoaks yang tepat perlu dilakukan.
"Ini (hoaks) itu seperti Perang Saudara, makanya saya mendorong penanganan-nya pun lebih dilakukan dengan cara yang lokal," ujar Suko.
Baca juga: Pilpres 2024 dan godaan menyebar hoaks
Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Siti Zulaikha
Copyright © ANTARA 2023
