Yogyakarta (ANTARA News) - Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Pengungsi (Bakornas PBP) telah menyalurkan dana senilai Rp18,7 miliar untuk bantuan uang lauk pauk kepada warga korban gempa bumi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Klaten, Jawa Tengah. "Bantuan lauk pauk tahap pertama ini telah kami serahkan sejak kemarin (9 Juni) melalui bupati atau walikota masing-masing," kata Deputi Ketua Bakornas PBP, Budi Atmaji di Yogyakarta, Sabtu. Menurut dia, rincian dana yang disalurkan tersebut adalah untuk wilayah DIY sebesar Rp13,5 miliar, sedangkan untuk Klaten dialokasikan dana Rp5,22 miliar. "Dana tersebut langsung disalurkan melalui rekening bupati/walikota selaku Ketua Satlak Kabupaten/Kota," ujar dia. Dia mengatakan, untuk uang lauk pauk dilaporkan sebagian memang sudah ada yang menyalurkan dengan cara setiap jiwa diberi satu amplop berisi 90 ribu per jiwa dan diserahkan langsung dari rumah ke rumah. "Diharapkan penyaluran seperti itu akan lebih cepat terutama di wilayah Kabupaten Bantul dan Klaten yang salah satunya sudah menjadi proyek uji penyaluran bantuan," katanya. Sementara itu Bakornas PB saat ini telah menerima aliran dana tanggap darurat dari pemerintah senilai Rp50 miliar. Selain uang lauk pauk, Bakornas PB juga telah menyalurkan bantuan beras untuk DIY sebanyak 1.500 ton dan Klaten 850 ton. "Kami juga sudah memerintahkan Bulog untuk segera mengeluarkan beras dari gudang untuk diserahkan kepada yang berhak," ujarnya. Menyinggung data rekontruksi rumah yang rusak, dia menyebutkan saat ini sudah sebagian data masuk ke Bakornas PB, namun demikian data tersebut masih akan diklarifikasikan ke lokasi dan dicocokkan dengan data hasil pencatatan tim dari Depertemen Pekerjaan Umum serta TNI/Polri yang sejak 9 Juni mulai menyeleksi rumah yang roboh, rusak berat dan ringan. Bantuan ini akan disalurkan berdasarkan pedoman dengan menggunakan dasar data dari Satlak Kabupaten/Kota yang kemudian diverifikasi bupati dan gubernur masing-masing kemudian menjadi rekomendasi penyaluran dana selanjutnya. Ia mengatakan, untuk dana rekonstruksi tersebut pemerintah merencanakan mengalokasikan dana Rp5 triliun dan dana tersebut masih akan dicari sumbernya. "Rekonstruksi ini akan dimulai dengan pencairan dana mulai Juli mendatang melalui sistem pembangunan rumah swakelola. Sedangkan aturan penyalurannya dimulai bulan Juli 30 persen, Oktober 40 persen dan Januari 2007 sebanyak 30 persen," katanya.(*)

Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2006