Wapres pimpin rapat pleno untuk evaluasi upaya PPKE

Sebagaimana arahan Bapak Presiden, pemerintah menargetkan kemiskinan ekstrem Indonesia sebesar nol persen tahun 2024

Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden Ma’ruf Amin memimpin Rapat Pleno tingkat menteri tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE) di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Rabu.

Dalam pengantar-nya Wapres menyampaikan bahwa rapat dilakukan untuk mendengarkan laporan evaluasi dan kemajuan pelaksanaan penugasan kementerian/lembaga sesuai dengan Instruksi Presiden 4/2022 tentang PPKE.

"Sebagaimana arahan Bapak Presiden, pemerintah menargetkan kemiskinan ekstrem Indonesia sebesar nol persen tahun 2024. Upaya ini menjadi tantangan tersendiri, mengingat penurunan kemiskinan ekstrem adalah hasil akhir dari seluruh proses pembangunan nasional yang sangat luas," tutur Wapres.

Untuk diketahui Wapres juga menjabat sebagai Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) sekaligus koordinator pelaksana Instruksi Presiden (Inpres) nomor 4 tahun 2022 PPKE.

"Saya mendapat laporan bahwa Bank Dunia dalam Poverty Assessment yang dirilis awal Mei 2023 menyebutkan Indonesia on-track dalam upaya penghapusan kemiskinan ekstrem, di mana kemiskinan ekstrem di Indonesia per Maret 2022 telah mencapai 1,5 persen, walaupun berbeda dengan hasil Susenas oleh BPS pada Maret 2022, yaitu sebesar 2,04 persen," kata dia.

Dalam rapat sebelumnya, Menko PMK telah melaporkan pengembangan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) untuk memastikan ketepatan sasaran penerima bantuan.

Data P3KE ini memiliki informasi by name-by address-by NIK, karakteristik sosial-ekonomi keluarga yang relatif baru, dan juga peringkat kesejahteraan keluarga.

Wapres menekankan sesuai dengan arahan Presiden, Data P3KE digunakan untuk mempertajam data pensasaran yang sudah ada dan meningkatkan akurasi pensasaran program, khususnya untuk menjangkau keluarga miskin ekstrem yang belum menerima program.

"Saya minta dalam rapat hari ini dapat dilaporkan mengenai pemanfaatan Data P3KE, baik oleh kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah, serta evaluasi pemanfaatan-nya," ujarnya.

Hadir dalam rapat tersebut sejumlah menteri dan kepala lembaga yakni Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara.

Kemudian Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah, Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Kepala Staf Presiden Moeldoko, serta Staf Khusus Presiden Arif Budimanta.