KKP: sekolah lapang putus rantai kemiskinan nelayan

Program utama pendidikan yang dikembangkan KKP berupa `closed loop` dan `teaching factory`.

Jakarta (ANTARA News) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendirikan dan mengembangkan sekolah lapang di sejumlah lokasi dengan tujuan untuk memutus mata rantai kemiskinan yang kerap melanda banyak nelayan tradisional di Tanah Air.

"Pendidikan memang salah satu cara yang bisa memutus rantai kemiskinan. Program utama pendidikan yang dikembangkan KKP berupa `closed loop` dan `teaching factory`," kata Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia KKP Syarief Widjaja, Senin.

Menurut dia, stigma negatif nelayan yang hingga kini belum sepenuhnya hilang seperti kondisi serba kekurangan baik secara ekonomi maupun tingkat pendidikan mengakibatkan keadaan nelayan tradisional kerap berujung kepada terjadinya kemiskinan struktural.

Syarief mengakui, untuk mengajak anak-anak nelayan bisa mengikuti pelajaran khususnya sekolah dasar memang tidak mudah karena terdapatnya sejumlah hambatan.

Selain masalah ketertinggalan pengetahuan, lanjutnya, mereka juga sibuk bekerja mengikuti orang tua mereka dan tidak sedikit anak nelayan lebih banyak waktunya tersita untuk melaut.

"Untuk menjaring anak-anak nelayan ini bisa tetap sekolah, KKP mengadakan program sekolah lapang. Sekolah lapang selain waktu belajarnya disesuaikan jadwal anak, kurikulumnya juga disesuaikan dengan materi yang mudah mereka tangkap," katanya.

Menurut dia, Sekolah lapang bertujuan menjaring anak putus sekolah agar mendapatkan ijazah setara SMP sehingga bisa melanjutkan ke SUPM.

Ia juga menuturkan, sekolah itu setara dengan program kerja paket A atau kejar Paket B. Bedanya, sekolah lapang ditambah dengan pelajaran yang banyak berhubungan dengan materi kelautan dan perikanan.

"Untuk program 2012, KKP telah mendirikan sekolah lapang di empat lokasi, yaitu di Kabupaten Parigi Moutong Sulawesi Tengah, Cilacap Jawa Tengah, Belawan Sumatera Utara dan Kupang Nusa Tenggara Timur," katanya.

Sedangkan untuk 2013, KKP akan mendirikan sekolah lapang di 10 lokasi yang memiliki konsentrasi kepadatan nelayan cukup tinggi antara lain wilayah Kepulauan Riau, Sibolga, Tegal, Pontianak, Bitung Sulawesi Utara, Ambon, Sorong serta Lombok Timur.
(M040)