Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Iran menjalin kerja sama Jaminan Produk Halal (JPH) yang ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara kedua negara.
Penandatanganan MoU dilakukan oleh Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa'adi dan Wakil Menteri Luar Negeri Bidang Diplomasi Ekonomi Republik Islam Iran Mahdi Safari.
"Atas nama Kementerian Agama Republik Indonesia saya menyambut gembira penandatanganan MoU Kerjasama Jaminan Produk Halal antara Pemerintah RI dengan Pemerintah Republik Islam Iran," ujar Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa'adi dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.
Penandatanganan MoU tersebut merupakan bagian dari rangkaian kunjungan resmi Presiden Republik Islam Iran Ebrahim Raisi yang diterima Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, Selasa.
Wamenag mengatakan Kemenag mendukung penguatan kerja sama produk halal di tingkat global. Sebab, Indonesia memiliki cita-cita menjadi pusat produsen produk halal nomor satu di Dunia.
Untuk mewujudkan cita-cita itu, kata Zainut, diperlukan kerja sama dan sinergi jaminan produk hal di antara seluruh pemangku kebijakan di tingkat global.
"Kami berharap semoga MoU ini dapat memperkuat sinergi dimaksud sehingga Indonesia dan Iran dapat menjadi pemain penting dalam industri dan pasar global produk halal," kata dia.
Zainut berharap kerja sama produk halal tersebut dapat meningkatkan transaksi perdagangan produk halal sehingga memberikan keuntungan ekonomi dan memperkuat kesejahteraan bagi kedua negara.
Kepala BPJPH Muhammad Aqil Irham mengatakan penandatanganan ini menjadikan Iran sebagai negara keenam yang telah menandatangani MoU jaminan produk halal dengan Indonesia.
Sebelumnya ada lima negara yang telah melakukan MoU dengan Indonesia. Yakni, Chile, Argentina, Hungaria, Belarusia, dan Turki.
"Selanjutnya, MoU G-to-G ini akan segera kita tindaklanjuti dengan pembahasan Mutual Recognition Agreement atau MRA antara BPJPH dengan Lembaga Halal yang ada di Iran. Sehingga ada saling keberterimaan sertifikat halal BPJPH dan lembaga halal di Iran secara timbal balik," kata Aqil.
Baca juga: BPJPH kembali buka layanan sertifikasi halal usai libur cuti lebaran
Baca juga: BPJPH terbitkan 2.171 sertifikat halal sejak Januari 2023
Baca juga: Kemenperin siapkan industri masuk pasar wajib sertifikasi halal 2024
Pewarta: Asep Firmansyah
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2023