bapak asuh dan ibu asuh yang melibatkan seluruh OPD merupakan salah satu upaya strategisSorong (ANTARA) - Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya membentuk dan mengukuhkan bapak asuh dan bunda asuh anak stunting, di Sorong, Selasa, guna percepatan penurunan stunting pada 2023 sebesar 19 persen dari 23,7 persen.
Pengukuhan ini dilaksanakan Penjabat Gubernur Papua Barat Daya, Muhammad Musa'ad yang terdiri dari Penjabat Bupati Sorong, Yan Piet Mosso sebagai bapak asuh dan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sorong Ny. Anie Moss dikukuhkan sebagai bunda asuh serta seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah dan Forkopimda.
Penjabat Bupati Sorong, Yan Piet Mosso dalam sambutannya menjelaskan bahwa deklarasi penurunan stunting di wilayah Kabupaten Sorong harus dimulai dari komitmen pelaksanaan penurunan stunting dari prevalensi 32,7 persen pada 2022 turun ke 19 persen di 2023.
"Pembentukan bapak asuh dan ibu asuh yang melibatkan seluruh OPD merupakan salah satu upaya strategis bagaimana kita mempercepat penanganan stunting itu," jelas Mosso.
Dia menyebutkan, Pemerintah Kabupaten Sorong pun telah menetapkan lokus penanganan stunting yang terdiri delapan distrik dan 25 kampung.
"Dengan kepastian lokus ini tentu mempermudah penanganan stunting melalui berbagai program strategis," ungkap Mosso.
Baca juga: Bupati Sorong minta OPD petakan kasus stunting
Baca juga: Dinkes Papua Barat revitalisasi 1.052 Posyandu untuk tangani stunting
Untuk mendukung komitmen percepatan penurunan stunting itu, pada tahun ini, Pemerintah Kabupaten Sorong pun telah mengintervensi kebijakan program strategis dengan menyediakan anggaran Rp12 miliar.
"Anggaran ini nanti diberikan ke sembilan OPD teknis yang bersentuhan langsung dengan penanganan stunting di wilayah itu," sebut Mosso.
Selain itu, Pemerintah Kabupaten Sorong pun telah mengeluarkan surat keputusan (SK) bupati tentang tim percepatan penanganan penurunan stunting yang melibatkan seluruh OPD dan stakeholder lainnya.
"Kita juga dalam langka penanganan stunting, tidak hanya pada pencegahan tetapi lebih kepada bagaimana penanganan stunting," kata dia.
Diakui bahwa dukungan anggaran APBN melalui DAK dari kementerian dan lembaga untuk penanganan stunting di Kabupaten Sorong sangat kurang, sehingga harus butuh komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong melalui kebijakan APBD untuk menyediakan anggaran yang memadai.
"Mendukung penanganan stunting itu pun kita telah bekerja sama dengan pihak bank, perusahaan seperti Petrogas dan beberapa perusahaan yang ada di wilayah Kabupaten Sorong," sebut dia.
Baca juga: Kemiskinan skstrem dan stunting prioritas di musrenbang Papua Barat
Baca juga: Menko PMK apresiasi penanganan kemiskinan ekstrem di Papua Barat
Sementara itu, Penjabat Gubernur Papua Barat Daya, Muhammad Musa'ad menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Sorong yang telah membangun komitmen untuk percepatan penanganan stunting melalui pengukuhan bapak asuh dan bunda asuh.
"Saya memberikan apresiasi atas langkah strategis Kabupaten Sorong yang bergerak cepat dalam mengambil kebijakan program strategis guna percepatan penanganan stunting," ucap Musa'ad usai mengukuhkan bapak asuh dan bunda asuh di Kabupaten Sorong.
Sebab menurutnya, stunting merupakan satu kasus yang sangat membahayakan masa depan generasi bangsa, sehingga diperlukan langkah strategis pemerintah guna melakukan berbagai intervensi strategis percepatan penanganan stunting ini.
"Kita berharap upaya-upaya yang telah dan sedang dilakukan pemerintah kiranya nanti bisa memberikan dampak pada penurunan stunting sesuai dengan target," kata Musa'ad.
Baca juga: BKKBN: Evaluasi intervensi stunting di Papua Barat-Papua Barat Daya
Baca juga: Pembentukan 533 kampung keluarga berkualitas di Papua diapresiasi
Baca juga: Kasus stunting di Papua Barat ditargetkan terus menurun
Pewarta: Yuvensius Lasa Banafanu
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2023
