Kemenperin mau setop rencana penghentian pabrik plastik "virgin"

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berencana untuk melakukan upaya untuk menghentikan rencana penghentian atau menyetop dan mengurangi pabrik plastik virgin atau yang berbahan baku migas.

Plt Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil (IKFT) Kemenperin Ignatius Warsito mengatakan upaya itu dilakukan untuk bisa menjaga industri plastik yang berkontribusi besar dalam industri kimia di Indonesia.

“Minggu depan kami ditugaskan Pak Menteri (Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita) mengawal virgin plastic ke Prancis. Bagaimana dunia ini akan setop dan mengurangi pabrik-pabrik plastik yang origin, berbasis migas. Sementara dunia ini tidak mungkin tidak menggunakan plastik. Ini yang kita perjuangkan,” katanya.

Ia menyampaikannya di sela-sela Focus Group Discussion (FGD) tentang Optimalisasi Jasa Engineering, Procurement & Construction Nasional Dalam Mendukung Perkembangan Industri, di Jakarta, Selasa.

Warsito menjelaskan latar belakang upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia itu yakni setelah konferensi kedua terkait sampah plastik.

Meski isu tersebut mengarah terkait sampah plastik, namun ada usulan untuk mengurangi distribusi dan produksi plastik original atau virgin atau yang berbahan baku migas.

“Artinya kita bukan bicara recycling plastik, atau daur ulang plastik tapi bicara yg di hulunya. Nah kita kan sangat khawatir kalau itu dijadikan mandatori dan kita harus hitung sama-sama, bahwa kita juga tidak mungkin akan mengurangi atau bahkan menstop produksi plastik yang berbasis migas,” katanya.

Belum lagi saat ini ada sejumlah proyek petrokimia raksasa yang tengah dibangun dan digadang-gadang dapat memenuhi kebutuhan plastik polietilen seperti proyek Chandra Asri Petrochemical dan Lotte Chemical.

Di sisi lain, Warsito menegaskan pemerintah tetap mendukung upaya untuk menjaga lingkungan. Namun, ia juga menekankan perlunya pertimbangan untuk bisa tetap menjaga pembangunan industri demi perekonomian.

Ia juga mengakui sektor petrokimia masih memungkinkan untuk bisa mengurangi karbon dengan proses dan teknologi yang tepat guna.

Misalnya saja, di industri plastik, ada alternatif bahan baku berupa biorefinery yang telah dikembangkan oleh Korea Selatan.

“Kami susah siapkan posisi Indonesia dan harapannya kita bisa memberikan keseimbangan antara aspek ekonomi, lingkungan dan sosial di sana,” katanya.

Sesi kedua Intergovernmental Negotiating Commitee akan mengembangkan instrumen mengikat terkait sampah plastik, termasuk lingkungan laut, pada 29 Mei-2 Juni 2023 di Kantor Pusat UNESCO di Paris, Prancis.