PM: PNG tidak akan digunakan untuk "operasi serangan militer"

Sydney (ANTARA) - Perdana Menteri Papua Nugini (PNG) James Marape pada Selasa menegaskan bahwa negaranya tidak akan digunakan sebagai pangkalan untuk melancarkan serangan dan perjanjian pertahanan dengan Amerika Serikat melarang operasi serangan militer.

Sebelumnya, Menlu AS Antony Blinken pada Senin mengatakan bahwa perjanjian kerjasama pertahanan sudah ditandatangani dengan PNG, yang tujuannya untuk meningkatkan kemampuan militer negara Pasifik tersebut dan mempermudah AS untuk melatih tentara mereka.

Kesepakatan tersebut memicu protes dari para mahasiswa yang khawatir bahwa perjanjian kerjasama tersebut bisa menyeret PNG dalam persaingan strategis antara AS dan China.

Namun, PM James Marape mengatakan bahwa perjanjian kerjasama tersebut bukanlah pakta yang bersifat mengikat sehingga tidak perlu diratifikasi oleh parlemen. Dia menambahkan bahwa ia akan mengumumkan secara terbuka agar kerjasama itu bisa diawasi oleh publik.

"(Perjanjian kerjasama) ini bukan tentang pangkalan militer yang akan digunakan untuk melancarkan perang," katanya seperti dikutip stasiun radio 100FM.

"Ada klausul khusus yang menyatakan bahwa kerjasama ini bukan berarti kerjasama bagi PNG yang akan digunakan sebagai pangkalan untuk melancarkan serangan militer dari Papua Nugini," ujar Marape menambahkan.

AS dan negara sekutunya berusaha menghalangi negara-negara kepulauan di Pasifik untuk menjalin kerjasama dengan China, di tengah kekhawatiran dan ketegangan terkait Taiwan setelah Beijing menjalin kerjasama keamanan dengan Kepulauan Solomon tahun lalu.

China merupakan investor pembangunan infrastruktur terbesar di PNG, yang berada di dekat jalur penting dan kabel bawah laut internasional yang menghubungkan AS dan negara sekutunya, Australia.

Marape mengakui bahwa PNG adalah negara dengan militer paling lemah di tengah terjadinya ketegangan di kawasan.

Bantuan yang ditawarkan AS juga akan meningkatkan keamanan domestik dan menarik lebih banyak investor asing ke Papua Nugini yang memiliki populasi sembilan juta itu, dengan sumber daya alam yang kaya tetapi masih tertinggal.

"Akan masuk investasi infrastruktur besar yang mengalir berkat kerjasama tersebut, yaitu bandara, pelabuhan, jalan, komunikasi dan listrik yang akan memberi banyak manfaat kepada rakyat," kata Marape.

Sementara itu Australia menyambut baik perjanjian kerja sama pertahanan antara tetangga terdekatnya di bagian utara itu dengan AS.

Sumber: Reuters