Biden dan McCarthy bahas plafon utang AS, dibayangi ketidaksepakatan

Saya pikir pada akhirnya kita dapat menemukan titik temu

Washington (ANTARA) - Presiden AS Joe Biden dan Ketua DPR Kevin McCarthy bertemu di Gedung Putih pada Senin (22/5/2023) malam membicarakan tentang kenaikan plafon utang Pemerintah AS sebesar 31,4 triliun dolar AS, dengan ekonomi AS berisiko ambruk jika tidak ada kesepakatan yang dicapai dalam 10 hari.

Presiden dari Partai Demokrat dan anggota Kongres dari Partai Republik telah berjuang untuk membuat kemajuan dalam kesepakatan, dengan McCarthy menekan Gedung Putih untuk menyetujui pemotongan anggaran federal yang dianggap Biden "ekstrem", dan presiden mendorong pajak baru pada orang kaya yang ditolak oleh Partai Republik.

Mereka hanya memiliki 10 hari untuk mencapai kesepakatan - hingga 1 Juni - untuk meningkatkan batas pinjaman pemerintah atau memicu gagal bayar utang yang belum pernah terjadi sebelumnya yang menurut para ekonom dapat menyebabkan resesi.

Kedua pemimpin tidak menunjukkan tanda-tanda bahwa kesepakatan akan segera terjadi dalam sambutannya kepada wartawan sebelum mereka bertemu.

Biden mengatakan dia "optimis" mereka bisa membuat beberapa kemajuan. Kedua belah pihak membutuhkan kesepakatan bipartisan untuk "menjualnya" ke konstituen mereka, katanya, menambahkan mungkin masih ada beberapa ketidaksepakatan.

McCarthy, yang duduk di samping Biden di Kantor Oval, berkata, "Saya pikir pada akhirnya kita dapat menemukan titik temu" tetapi perbedaan itu tetap ada.

Menteri Keuangan Janet Yellen pada Senin (22/5/2023) memberikan pengingat serius tentang betapa sedikit waktu yang tersisa, mengatakan perkiraan tanggal gagal bayar paling awal 1 Juni dan bahwa "sangat mungkin" Departemen Keuangan tidak lagi dapat membayar semua kewajiban pemerintah pada awal Juni jika plafon utang tidak dinaikkan.

Pembantu Gedung Putih bertemu dengan negosiator Republik di Capitol Hill selama dua jam pada Senin (22/5/2023), dan indikasi awal adalah bahwa pembicaraan telah berjalan dengan baik.

Setiap kesepakatan untuk menaikkan batas harus melewati kedua kamar Kongres, dan karena itu bergantung pada dukungan bipartisan. Partai Republik McCarthy menguasai DPR 222-213, sementara Demokrat Biden memegang Senat 51-49.

Kegagalan untuk mengangkat plafon utang akan memicu gagal bayar yang akan mengguncang pasar keuangan dan mendorong suku bunga lebih tinggi dalam segala hal mulai dari pembayaran mobil hingga kartu kredit.

Pasar-pasar AS naik pada Senin (22/5/2023) ketika para investor menunggu pembaruan pada negosiasi.

Butuh beberapa hari untuk memindahkan undang-undang melalui Kongres jika dan ketika Biden dan McCarthy mencapai kesepakatan. McCarthy mengatakan bahwa kesepakatan harus dicapai minggu ini untuk meloloskan Kongres dan ditandatangani menjadi undang-undang oleh Biden pada waktunya untuk menghindari gagal bayar.

Seorang pejabat Gedung Putih pada Senin (22/5/2023) mengatakan bahwa negosiator Republik minggu lalu telah mengusulkan pemotongan tambahan untuk program yang menyediakan bantuan makanan bagi orang Amerika berpenghasilan rendah, dan menekankan tidak ada kesepakatan yang dapat disahkan Kongres tanpa dukungan dari kedua belah pihak.

Partai Republik menginginkan pemotongan pengeluaran diskresioner, persyaratan kerja baru untuk beberapa program bagi orang Amerika berpenghasilan rendah dan pencabutan bantuan COVID-19 yang disetujui oleh Kongres tetapi belum dihabiskan untuk ditukar dengan kenaikan pagu utang, yang diperlukan untuk menutupi biaya pengeluaran dan pemotongan pajak yang disetujui sebelumnya oleh anggota parlemen.

Demokrat ingin mempertahankan pengeluaran tetap pada level tahun ini, sementara Partai Republik ingin kembali ke level 2022. Sebuah rencana yang disahkan oleh DPR bulan lalu akan memangkas sebagian besar pengeluaran pemerintah sebesar 8,0 persen tahun depan.

Biden, yang telah menjadikan ekonomi sebagai inti dari agenda domestiknya dan sedang mencari pemilihan kembali, mengatakan dia akan mempertimbangkan pemotongan pengeluaran bersamaan dengan penyesuaian pajak tetapi tawaran terbaru dari Partai Republik "tidak dapat diterima."